Wakil Ketua DPRK: Jangan Lantik Pejabat Karena Keluarga dan Balas Jasa Politik
0 menit baca
BIREUEN- Kekosongan sejumlah jabatan eselon II di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dinilai berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan serta pelayanan publik.
Peringatan tegas itu disampaikan Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, S.H., kepada wartawan di sela kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) di Meuligoe Residen Cot Gapu, Minggu (2/11/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, banyaknya pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) di lingkup Pemkab Bireuen menyebabkan kebijakan daerah tidak berjalan efektif. Program prioritas daerah maupun nasional ikut terhambat karena pejabat Plt tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan.
"Ada informasi yang kami terima, beberapa kepala dinas bahkan tidak berani bertindak karena takut kena tegur Bupati. Akibatnya, pemerintahan jalan di tempat, belum tampak pondasinya. Plt Sekda dan para Kepala SKPK masih tiarap," ungkap Surya Dharma dengan nada kritis.
Ia menilai, kekosongan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif menjadi kendala utama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun 2026. Plt Sekda dinilai ragu-ragu mengambil keputusan strategis.
Padahal, lanjut Surya, Pemkab Bireuen baru saja melaksanakan pelantikan pejabat pada 17 Oktober 2025. Namun hingga kini, masih banyak jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang tetap kosong dan diisi pejabat Plt.
"Kondisi ini berpotensi mengganggu jalannya program prioritas daerah dan nasional. Jika dibiarkan, pembahasan APBK 2026 bisa tersendat," ujarnya.
Surya Dharma menyebut sejumlah posisi penting yang masih kosong di antaranya Kepala BPKD, Kepala DPMGPKB, Asisten III, Kepala BKPSDM, Direktur RSUD dr. Fauziah, Kepala Dinas Syariat Islam, BPBD, serta Kesbangpol.
Ia meminta kekosongan tersebut segera diisi dengan pejabat definitif yang kompeten, profesional, dan berintegritas.
"Bupati harus segera menuntaskan kekosongan jabatan ini. Tapi yang penting, jangan ada pelantikan berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan pribadi, atau balas jasa politik," tegas Surya Dharma.
Menurutnya, sejumlah jabatan strategis seperti RSUD dr. Fauziah sangat vital dalam pelayanan publik. Tanpa pimpinan definitif, efektivitas kinerja dan pelaksanaan program terancam tidak maksimal, karena Plt memiliki kewenangan terbatas.
Surya juga mendesak agar Bupati Bireuen segera membuka seleksi terbuka (lelang jabatan) untuk mengisi posisi JPTP sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi.
"Seleksi terbuka harus dijalankan sesuai sistem merit, memperhatikan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. Jangan karena faktor kedekatan atau balas jasa politik," pintanya.
Ia menilai kondisi saat ini menimbulkan kesan bahwa Pemkab Bireuen kekurangan pejabat yang mumpuni, karena banyak pejabat definitif merangkap jabatan lain sebagai Plt.
"Contohnya, Camat Gandapura merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Syariat Islam, Asisten I merangkap Plt Kepala Kesbangpol, dan beberapa posisi lain di BKPSDM serta Asisten III juga dijabat rangkap. Ini tidak sehat bagi birokrasi," tandas Surya Dharma.
Surya berharap Bupati segera mengambil langkah tegas untuk menata struktur birokrasi Bireuen secara profesional dan transparan demi kelancaran pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik.(Rel)
