Pemko Lhokseumawe Mantapkan Langkah Perangi Stunting: Kerja Nyata, Bukan Sekadar Seremonial
0 menit baca
LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan komitmennya menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Wali Kota, Rabu, 5 November 2025, Pemko menghadirkan lintas unsur mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat.
Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini, S.E., yang dalam sambutannya menekankan bahwa stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan strategis yang menentukan masa depan kualitas sumber daya manusia di daerah.
"Stunting adalah persoalan serius nasional yang berdampak langsung pada pembangunan manusia. Ini harus kita tangani dengan kerja nyata, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif," ujar Husaini.
Ia menyebut, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah. "Tantangan ini hanya bisa kita jawab bersama, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintah," katanya.
Data yang dipaparkan dalam Rakor menunjukkan, angka prevalensi stunting di Kota Lhokseumawe menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir:
2022: 28,1 persen (SSGI); 2023: 20,7 persen (SKI); 2024: 17,4 persen (SKI); dan Maret 2025: 664 balita atau 4,76 persen (E-PPGBM), turun dari 688 balita pada periode sebelumnya.
Penurunan itu disebut sebagai hasil sinergi berbagai program lintas sektor, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional era Presiden Prabowo Subianto. Di Lhokseumawe, program ini telah menjangkau 39.421 penerima manfaat melalui 13 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di sembilan gampong, dengan sasaran utama 17.172 jiwa yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
"Program MBG bukan sekadar intervensi pangan, tapi bagian dari strategi membangun generasi sehat dan cerdas. Ini sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Lhokseumawe," ujar Husaini.
Gerakan GENTING dan Spirit Kolaborasi
Selain intervensi gizi, Pemko Lhokseumawe juga mendorong gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagai model keterlibatan sosial lintas sektor. Husaini menginstruksikan agar setiap kepala OPD menjadi Bapak atau Bunda Asuh minimal bagi dua balita stunting. Ia juga mengajak BUMN, BUMD, perbankan, akademisi, lembaga sosial, dan media lokal untuk berperan aktif dalam gerakan tersebut.
"Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dan kepedulian bersama agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan," katanya.
Rakor diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk memperkuat langkah percepatan penurunan stunting di Kota Lhokseumawe. Dalam penutupan, Husaini menegaskan kembali arah kebijakan Pemko, menuntaskan persoalan gizi buruk bukan dengan seremoni, tetapi lewat tindakan konkret di lapangan.
"Ini bukan agenda tahunan, melainkan panggilan moral. Kita sedang menyiapkan masa depan generasi Lhokseumawe yang unggul, sehat, dan berdaya saing," ucapnya. []
