HRD Dampingi Tim Banggar DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke Medan, Bahas Dana Transfer ke Daerah dan Keadilan DBH
0 menit baca
MEDAN- Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), bersama sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Medan, Sumatera Utara, pada Rabu-Kamis (12-13 November 2025).
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Bank Indonesia (BI), serta disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, di Kantor Gubernur Sumut.
Kepada wartawan, HRD yang juga merupakan anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan menghimpun berbagai masukan, saran, dan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait potensi penerimaan serta pengalokasian dana transfer dalam APBN.
"Banggar ingin memastikan kebijakan fiskal pusat mampu menjawab kebutuhan daerah, terutama dalam hal keadilan distribusi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH)," ujar HRD.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu anggota Banggar dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Hinca Panjaitan, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran DBH. Ia menilai, perlu dikaji lebih dalam apakah alokasi dana bagi hasil selama ini sudah proporsional antar-daerah.
"Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah untuk mengkaji keadilan pembagian DBH di Sumatera Utara," ungkap HRD.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta perhatian khusus dari DPR RI terkait skema Dana Transfer ke Daerah (TKD), terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya kawasan Kepulauan Nias.
Menurutnya, lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias-yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli-memiliki kemampuan fiskal yang terbatas karena pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil.
"Khusus daerah 3T, kami sangat berharap tidak ada pengurangan atau penyesuaian dana transfer. Di Nias, kami benar-benar bergantung pada dukungan pusat," ujar Bobby.
Selain itu, Bobby juga mengusulkan agar waktu pencairan dana transfer dapat dilakukan lebih awal, agar pemerintah daerah bisa segera menjalankan program pembangunan sejak awal tahun anggaran 2026.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa pihaknya akan menjadikan wilayah 3T sebagai fokus perhatian dalam penyusunan anggaran bersama Kemenkeu.
"Masukan dari Gubernur menjadi catatan penting bagi kami. Daerah 3T harus menjadi prioritas pembangunan agar pemerataan ekonomi dan infrastruktur dapat terwujud," ujar Wihadi.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya DPR RI memastikan implementasi kebijakan fiskal yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada daerah-daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan nasional.(Red)
