Kritik HRD Soal DED Bireuen, Sebagai Tanggung Jawab Moral, Bukan Ancaman
0 menit baca
BIREUEN- Kritik yang disampaikan, Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD) terhadap lambannya penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan di Kabupaten Bireuen, seharusnya dibaca sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintah daerah.
Hal tersebut ditegaskan Muhammad Rajif, S.H., M.H, Alumni Pasca Sarjana Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).
Dikatakan Rajief, yang menilai bahwa sikap sebagian pihak yang menuding kritik HRD sebagai tindakan "tendensius" atau "pencipta kegaduhan" merupakan pandangan keliru dan dapat menyesatkan publik.
Menurutnya, HRD sebagai Anggota DPR RI Komisi V memiliki mandat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengakses program dari kementerian teknis.
"Pernyataan HRD tentang lambannya DED bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk memperbaiki arah kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Itu bentuk tanggung jawab moral seorang wakil rakyat," tegas Rajif.
Rajif menjelaskan, HRD telah berulang kali membuka ruang komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama agar Bireuen dapat memperoleh perhatian dalam proyek infrastruktur strategis nasional. Namun, upaya itu akan sulit terwujud jika kritik konstruktif justru direspons dengan sikap defensif.
"Pembangunan bukan sekadar proyek fisik, tapi soal tata kelola yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Menutup ruang kritik justru menghambat kemajuan," tambahnya.
Rajif menilai, HRD konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Bireuen di tingkat nasional. Kritik yang disampaikan merupakan bagian dari komitmen agar daerah itu tidak hanya disebut "strategis" dalam pidato politik, tetapi benar-benar mendapatkan program nyata dari pemerintah pusat.
"Dalam politik yang sehat, diam adalah kelalaian, sedangkan kritik adalah bentuk kepedulian. Bireuen butuh kerja sama, bukan sensitifitas berlebihan terhadap suara kebenaran," pungkas Muhammad Rajief.(Rel)
