SAPA Desak Kapolda Bongkar Dugaan Setoran Tambang Ilegal ke Aparat
0 menit baca
BANDA ACEH- Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengecam keras temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRA terkait dugaan adanya aliran setoran rutin dari aktivitas tambang ilegal di Aceh kepada oknum aparat penegak hukum (APH) yang disebut mencapai Rp30 juta setiap bulan.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai temuan itu sangat memalukan sekaligus mencerminkan betapa rapuhnya wibawa hukum di Aceh.
"Kalau benar ada setoran bulanan ke aparat, ini bukan sekadar pelanggaran, tapi sudah pelecehan terhadap hukum. Aparat yang seharusnya menjaga malah ikut menikmati hasil kejahatan," tegas Fauzan, Sabtu (27/9/2025).
Ia mengingatkan, praktik tambang ilegal hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara rakyat Aceh menanggung akibatnya. "Banjir, longsor, rusaknya hutan, hilangnya sumber air, hingga konflik sosial-itulah yang rakyat dapat. Sedangkan keuntungan hanya masuk ke kantong kelompok tertentu," kecamnya.
SAPA mendesak Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki, untuk segera turun tangan dan membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang diduga terlibat. "Kapolda tidak boleh tutup mata. Kalau ada aparat yang bermain, mereka harus diadili. Jangan biarkan rakyat semakin kehilangan kepercayaan kepada hukum," kata Fauzan.
Tak hanya itu, SAPA juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh. Muzakir Manaf (Mualem), yang menyatakan komitmennya menutup tambang ilegal. "Pemerintah Aceh jangan hanya bicara, harus bertindak tegas. Semua yang terlibat-baik pengusaha hitam maupun oknum aparat-wajib diproses sesuai hukum," tambahnya.
Fauzan menegaskan, pembiaran tambang ilegal bukan hanya memperkaya mafia tambang, tetapi juga menguras kekayaan Aceh, menghancurkan lingkungan, serta menodai kehormatan hukum.
"Kalau praktik ini terus dibiarkan, kerugian Aceh akan semakin besar. Dan sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil. Kami tidak ingin Aceh jadi negeri yang dirampok di depan mata," pungkasnya.(Rel)
