Ketua IPNU Ledakkan Kritik: DKPP Jangan Jadi Tumbal Kepentingan, Tuntaskan Pelanggaran Etik KIP Bireuen!
BIREUEN-Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Bireuen, Khairul Amri, meledakkan kritik keras terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dinilainya cenderung "tutup mata" terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan jajaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen.
Khairul tidak sekadar mengecam—ia mendesak tegas DKPP untuk tidak menghentikan proses pemeriksaan, meskipun tahapan Pilkada 2024 telah rampung. Menurutnya, pelanggaran etik bukan persoalan administrasi pemilu semata, melainkan soal kehormatan demokrasi yang diinjak-injak.
"Pilkada boleh selesai, tapi pelanggaran etik tak boleh dikubur begitu saja. Ini bukan soal waktu, ini soal tanggung jawab moral dan publik. Jangan lindungi penyelenggara yang mencederai kepercayaan rakyat," tegas Khairul, Kamis (30/5/2025).
Ia menuding adanya indikasi pembiaran yang sistematis dan mengkritik sikap DKPP yang dinilainya lamban, pasif, dan minim transparansi. Menurut Khairul, diamnya DKPP justru menjadi ancaman nyata terhadap marwah pemilu dan integritas demokrasi lokal.
"Kalau pelanggar etik dibiarkan melenggang tanpa sanksi, maka demokrasi kita tinggal slogan. Apa bedanya dengan sandiwara politik yang penuh kepalsuan?" katanya dengan nada tajam.
Khairul bahkan menyebut, bila dugaan pelanggaran ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, maka bukan hanya KIP Bireuen yang tercoreng, tapi seluruh sistem pengawasan pemilu ikut kehilangan legitimasi. Ia menyebut pembiaran seperti ini bisa menjadi "bom waktu" yang merusak pemilu mendatang, baik Pileg maupun Pilkada.
"Jika DKPP tunduk pada tekanan politik atau kenyamanan status quo, maka mereka bukan lagi pengawal etika, melainkan tumbal kepentingan," ujarnya lantang.
Tak berhenti di situ, Khairul menyerukan seluruh elemen sipil, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Bireuen untuk bangkit dan mengawal proses ini hingga tuntas, agar demokrasi tidak sekadar menjadi jargon kosong.
"Demokrasi yang sehat lahir dari keberanian membongkar kebusukan. Diam adalah pengkhianatan. Jangan biarkan kejahatan etik menjadi budaya yang diwariskan," pungkasnya.
Desakan Khairul menjadi sinyal keras bagi DKPP agar tidak menjadikan tahapan selesai sebagai dalih untuk menutup kasus. Dinamika ini sekaligus mempertegas bahwa publik tidak akan tinggal diam saat pengawas etik justru dipertanyakan etikanya.(Red)
