Komitmen Tak Goyah Komisi D DPRK Lhokseumawe: Mengawal Kesehatan Masyarakat Lewat RDP yang Alot

LHOKSEUMAWE – Ruang rapat gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe, Rabu pagi, 21 Mei 2025, terasa berbeda. Tak seperti biasanya, suasana rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi D DPRK Lhokseumawe dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lhokseumawe berlangsung panas dan penuh dinamika. Bukan tanpa sebab, para wakil rakyat dari Komisi D hadir dengan satu misi: menggali akar persoalan kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, dan mencari jalan keluar secara konkret.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Nurbayan Usman, RDP ini menjadi ajang evaluasi terbuka terhadap kinerja Dinas Kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan di Puskesmas dan program-program kesehatan masyarakat yang selama ini berjalan. Hadir dalam rapat itu, Kepala Dinas Kesehatan Safwaliza, didampingi Sekretaris Dinas Zainal Abidin serta sejumlah staf teknis dari Dinkes Lhokseumawe.

"Keluhan demi keluhan terus kami terima dari warga. Mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis, hingga program-program yang terasa kurang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," ujar salah satu anggota Komisi D dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu langsung mengawali rangkaian tanya jawab yang berlangsung intens dan penuh ketegangan. Masing-masing anggota Komisi D membawa data dan catatan dari lapangan. Mereka tak segan mengutip langsung aduan masyarakat—dari warga yang kecewa karena antrian berjam-jam di Puskesmas, hingga bidan desa yang harus merangkap peran karena tenaga medis terbatas.

Dari sisi Dinkes, Safwaliza menjawab dengan gamblang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap persoalan yang ada. Ia memaparkan berbagai program peningkatan pelayanan, termasuk alokasi anggaran untuk peralatan medis, pelatihan tenaga kesehatan, dan upaya penguatan program promotif-preventif.

Namun, penjelasan itu belum cukup menenangkan Komisi D.

Setelah mendengarkan paparan dari Safwaliza, wajah-wajah serius terlihat dari jajaran Komisi D. Ketua Komisi D, Nurbayan Usman, dalam pernyataan tertulisnya usai rapat mengatakan bahwa pihaknya merasa belum mendapatkan jawaban memadai atas berbagai persoalan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat.

"RDP ini kami harapkan dapat menghasilkan solusi konkret. Tapi kita melihat masih banyak hal yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Kami akan terus mengawasi dan mendorong Dinas Kesehatan untuk lebih maksimal dalam pelayanannya," tegas Nurbayan.

Ia juga menambahkan bahwa Komisi D tidak akan tinggal diam jika pelayanan publik di bidang kesehatan tidak menunjukkan perbaikan signifikan. "Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami ingin Dinas Kesehatan benar-benar hadir sebagai pelayan rakyat, bukan hanya administrator program," ujarnya.

Meski berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kritik, RDP ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRK berjalan aktif dan produktif. Komisi D tak hanya mengkritik, tetapi juga membuka ruang diskusi yang sehat demi perbaikan. Di sisi lain, Dinas Kesehatan pun menunjukkan itikad baik untuk terbuka dan menjelaskan tantangan-tantangan yang mereka hadapi di lapangan.

RDP yang berlangsung selama beberapa jam itu akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama antara Komisi D dan jajaran Dinas Kesehatan, sebagai simbol sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Apa yang terjadi dalam ruang rapat hari itu adalah potret nyata demokrasi yang hidup di Kota Lhokseumawe. Di balik ketegangan dan silang pendapat, ada satu benang merah yang mengikat: kepedulian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Langkah Komisi D DPRK Lhokseumawe menggelar RDP bukan sekadar rutinitas kerja, melainkan cerminan dari keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran, setiap tenaga kesehatan, dan setiap program benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Lhokseumawe.

Dalam waktu dekat, Komisi D dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah Puskesmas. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hasil RDP dan mendorong adanya perbaikan pelayanan yang lebih nyata di tingkat akar rumput.

Melalui kerja-kerja seperti inilah DPRK Lhokseumawe menunjukkan bahwa mereka tidak hanya duduk di balik meja rapat, tetapi benar-benar turun tangan mengawal aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sebab di tengah tantangan dunia kesehatan hari ini, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat, pengawasan yang tegas, dan kerja sama yang erat antara legislatif dan eksekutif.

Komisi D telah memulainya. Kini, masyarakat menanti tindak lanjut dan hasilnya. [Adv]