Parlementaria
BANDA ACEH - Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin
menyambut baik penunjukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko
sebagai tim mediator penyelesaian Aceh. Politisi Partai Aceh ini
berharap, Moeldoko segera menindaklanjuti berbagai persoalan Aceh yang
belum terselesaikan dengan baik, Sabtu (15/02/2020).
“Kita sangat menyambut baik keputusan Presiden Jokowi atas penunjukan Pak Moeldoko. Harapannya, segera menuntaskan semua persoalan Aceh yang masih belum terealisasikan, seperti butir-butir perjanjian MoU Helsinki dan turunan UUPA," kata Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin.
Dahlan mengatakan, rakyat Aceh sangat menaruh harapan terhadap itikad baik untuk segera menuntaskan berbagai persoalan kekhususan Aceh. Apalagi, Moeldoko yang notabenenya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Sehingga, dirinya bisa menyampaikan beragam solusi alternatif terkait persoalan Aceh.
“Mewakili rakyat Aceh di tingkat legislatif, kita sangat menaruh harapan besar sikap dan itikad baik Presiden Joko Widodo untuk segera menuntaskan segala kekhususan Aceh. Apalagi pak Moeldoko orang terdekat presiden dan juga memiliki tim kompeten dalam menangani persoalan Aceh yang masih tak kunjung selesai pasca perjanjian damai selama satu dekade lebih,” kata Dahlan Jamaluddin.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (13/2) kemarin. Elit GAM yang dipimpin oleh Wali Nanggroe, Tgk Malek Mahmud Al Haytar. Turut hadir, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf atau Mualem, Darwis Jeunieb, dan Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas. Hadir juga Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin dan Staf Khusus Wali Nanggroe, DR. Rafiq.
Dalam pertemuan tertutup, Wali Nanggroe, Tgk Malek Mahmud Al-Haytar meminta Presiden Jokowi segera menuntaskan persoalan Aceh yang belum kunjung selesai, seperti dalam Perjanjian Helsinki antara GAM dan Pemerintah Indonesia yang disepakati 15 Agustus 2005.
Menindaklanjuti hasil pertemuan itu, Presiden RI, Joko Widodo menunjuk Kepada Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI Dr. Moeldoko sebagai tim mediator penyelesaian persoalan di Aceh.
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi yang berlangsung tertutup, mereka didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hingga Dewan Pertimbangan Presiden di antara Wiranto dan Agung Laksono.
Usai pertemuan, Malik Mahmud menjelaskan pihaknya meminta Presiden Jokowi menuntaskan persoalan yang belum kunjung terselesaikan di Aceh, seperti dalam Perjanjian Helsinki antara GAM dan Pemerintah Indonesia yang disepakati 15 Agustus 2005. []
Ketua DPRA Berharap Moeldoko Tindaklanjuti Semua Persoalan Aceh
BANDA ACEH - Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin
menyambut baik penunjukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko
sebagai tim mediator penyelesaian Aceh. Politisi Partai Aceh ini
berharap, Moeldoko segera menindaklanjuti berbagai persoalan Aceh yang
belum terselesaikan dengan baik, Sabtu (15/02/2020).“Kita sangat menyambut baik keputusan Presiden Jokowi atas penunjukan Pak Moeldoko. Harapannya, segera menuntaskan semua persoalan Aceh yang masih belum terealisasikan, seperti butir-butir perjanjian MoU Helsinki dan turunan UUPA," kata Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin.
Dahlan mengatakan, rakyat Aceh sangat menaruh harapan terhadap itikad baik untuk segera menuntaskan berbagai persoalan kekhususan Aceh. Apalagi, Moeldoko yang notabenenya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Sehingga, dirinya bisa menyampaikan beragam solusi alternatif terkait persoalan Aceh.
“Mewakili rakyat Aceh di tingkat legislatif, kita sangat menaruh harapan besar sikap dan itikad baik Presiden Joko Widodo untuk segera menuntaskan segala kekhususan Aceh. Apalagi pak Moeldoko orang terdekat presiden dan juga memiliki tim kompeten dalam menangani persoalan Aceh yang masih tak kunjung selesai pasca perjanjian damai selama satu dekade lebih,” kata Dahlan Jamaluddin.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (13/2) kemarin. Elit GAM yang dipimpin oleh Wali Nanggroe, Tgk Malek Mahmud Al Haytar. Turut hadir, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf atau Mualem, Darwis Jeunieb, dan Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas. Hadir juga Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin dan Staf Khusus Wali Nanggroe, DR. Rafiq.
Dalam pertemuan tertutup, Wali Nanggroe, Tgk Malek Mahmud Al-Haytar meminta Presiden Jokowi segera menuntaskan persoalan Aceh yang belum kunjung selesai, seperti dalam Perjanjian Helsinki antara GAM dan Pemerintah Indonesia yang disepakati 15 Agustus 2005.
Menindaklanjuti hasil pertemuan itu, Presiden RI, Joko Widodo menunjuk Kepada Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI Dr. Moeldoko sebagai tim mediator penyelesaian persoalan di Aceh.
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi yang berlangsung tertutup, mereka didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hingga Dewan Pertimbangan Presiden di antara Wiranto dan Agung Laksono.
Usai pertemuan, Malik Mahmud menjelaskan pihaknya meminta Presiden Jokowi menuntaskan persoalan yang belum kunjung terselesaikan di Aceh, seperti dalam Perjanjian Helsinki antara GAM dan Pemerintah Indonesia yang disepakati 15 Agustus 2005. []
Via
Parlementaria
