Terkait Isu Pijay Masuk Daerah Termiskin di Aceh, Pemkab Diminta Tidak Salahkan Data BPS Pidie Jaya

PIDIE JAYA - Pemkab tidak menyalahkan Badan Statistik terkait keluarnya berita daerah termiskin nomor 4 di Provinsi Aceh pasca 12 tahun lepas dari kabupaten Pidie, seharusnya hal tersebut ditanggapi dengan serius bukan malah menyalahkan  Badan Pusat Tastistik (BPS) seperti yang dikatakan Sekda dikutip dari laman Serambi  Sabtu (29/06/19) lalu.

Hal tersebut disampaikan Ketua KNPI Pidie Jaya, melalui handponen pada Theatjeh.Net, Rabu (03/07/2019).

Zikrillah ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengatakan, BPS tidak bisa menyajikan data yang salah dan asal jadi, karena akan berdampak pada kepercayaan publik, Namun ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemkab Pijay untuk megambil kebijakan-kebijakan stategis dalam upaya menimalisir angka kemiskinan yang saat ini di klaim berada di peringkat ke 4 diantara 23 kabupaten/kota lainnya di provinsi Aceh.

Menurut Zikrillah, Survei yang dilakukan BPS merupakan data resmi  di lapangan dengan tehnik dor to dor. Data yang menjadi tolak ukur kemiskinan dinilai berdasarkan tingkat jumlah anggota keluarga, pendapatan,  pengeluaran dan mata pencaharian rata-rata  penduduk Pidie Jaya dalam setiap tahunnya.

Data BPS hendaknya menjadi tolak ukur pemkab untuk membangun kabupaten ini sesuai dengan visi misi Kabupaten Pidie Jaya.

Pembangunan infrastruktur yang merata sebagaimana yang dikatakan Sekda Pidie Jaya belum bisa menjadi tolak ukur dalam mangatasi masalah isu kemiskinan yang saat ini berada di peringkat ke 4 versi BPS.

Oleh karena itu, kami menyarankan agar kedepan pemkab Pidie Jaya harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana yang diisukan tersebut.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diutamakan agar tidak terjadi klaem sembarangan seperti yang diutarakan Sekda bebepa waktu yang lalu dalam menanggapi isu daerah termiskin di provinsi Aceh, kata ketua KNPI.

Terkait Isu Kabupaten termiskin ke 4 di 23 Kabupaten Afifuddin (34) Warga Bandar Baru pada media mengatakan seharusnya pemerintah dalam hal ini Seketaris Daerah (Sekda) tidak menyalahkan data yang disampaikan BPS seharusnya itu menjadi bahan untuk melakukan pengecekan, pengontrolan ke Desa - desa supaya lebih jelas, kata Afifuddin. (kh)