Bupati Aceh Utara Bawa Masalah KK Gantung Warga Banjir ke Kemensos
Pemkab Aceh Utara meminta persoalan administrasi tidak menghambat warga terdampak banjir memperoleh bantuan sesuai ketentuan
THE ATJEH NET - Persoalan data administrasi kependudukan warga terdampak banjir di Aceh Utara, termasuk warga yang tercatat dalam status KK gantung, dibawa Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Ismail atau Ayah Wa membahas persoalan tersebut dalam audiensi dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masriani Mansyur, di Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Menurut Ismail, status administrasi kependudukan tidak semestinya membuat warga terdampak bencana kehilangan akses terhadap bantuan yang menjadi haknya sesuai ketentuan.
“Yang terdampak bencana itu jiwanya, bukan KK-nya. Baik yang tercatat dalam KK induk maupun KK gantung, semuanya harus kita pastikan mendapatkan bantuan sesuai ketentuan,” kata Ismail.
Ia mengatakan persoalan seperti kesalahan input dan penyepadanan data perlu diselesaikan agar tidak menghambat proses penyaluran bantuan.
Pemkab Aceh Utara kemudian membawa persoalan penyelarasan data tersebut ke Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) untuk dikoordinasikan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos.
Ismail mengatakan pembahasan tidak hanya menggunakan data yang telah diproses, tetapi juga mencermati kondisi riil warga terdampak, termasuk mereka yang sudah diusulkan namun belum menerima bantuan.
“Data kondisi riil masyarakat terdampak menjadi bagian penting dalam pembahasan. Kita tidak hanya melihat data yang sudah diproses, tetapi juga warga yang sudah diusulkan namun belum menerima bantuan secara merata,” ujarnya.
Pemkab Aceh Utara mengimbau warga terdampak banjir yang belum menerima bantuan untuk bersabar selama proses penyelarasan data berlangsung. Pemerintah kabupaten menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
“Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan seluruh warga terdampak terlayani. Kami tidak ingin ada masyarakat yang terlewat hanya karena kendala administrasi,” kata Ismail.
Persoalan data tersebut menjadi bagian dari penanganan pascabencana di Aceh Utara, terutama untuk memastikan data warga yang terdampak dapat diselaraskan dengan basis data pemerintah yang digunakan dalam penyaluran bantuan.
Baca Juga:
