Bansos Tunai Mulai Diuji 2027, Pemerintah Benahi Data Penerima

THE ATJEH NET — Pemerintah menyiapkan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal I-II 2027. Sebelum diterapkan, pemerintah masih membenahi basis data penerima untuk mengurangi salah sasaran dalam penyaluran bantuan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan data penerima selesai pada akhir 2026. Setelah itu, mekanisme baru akan diuji sebelum diterapkan lebih luas.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut di Jakarta.

Skema baru tersebut mengubah pendekatan penyaluran bansos dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang. Namun, pemerintah masih menyiapkan mekanisme agar dana yang diterima digunakan untuk kebutuhan yang ditetapkan.

Luhut mengatakan salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan kupon atau sistem serupa untuk membatasi pemanfaatan bantuan.

“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar,” ujarnya.

Menurut Luhut, bantuan tidak diarahkan untuk penggunaan seperti perjudian daring dan minuman beralkohol, tetapi untuk kebutuhan dasar, antara lain telur dan ayam.

Perubahan mekanisme bansos tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah memperbaiki data penerima.

Pemerintah mengembangkan sistem digital yang akan mengintegrasikan data penerima dengan data kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Verifikasi juga direncanakan menggunakan teknologi face recognition. Penerima yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan melalui mekanisme transfer tunai.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan.

Luhut mengatakan persoalan ketepatan sasaran masih menjadi masalah dalam sistem bansos saat ini. Ada masyarakat yang menerima bantuan meski dinilai tidak memenuhi kriteria, sementara sebagian yang berhak justru belum mendapatkannya.

“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata dia.

### Besaran Bantuan Masih Menunggu Keputusan

Pemerintah juga masih menghitung nilai bantuan yang akan diberikan. Luhut menyebut estimasi sementara mencapai sekitar **Rp5,4 juta per keluarga**.

Namun, angka tersebut belum menjadi besaran final. Keputusannya masih bergantung pada Presiden Prabowo Subianto.

Luhut juga menyebut penghematan anggaran pemerintah dapat mencapai sekitar **Rp1.200 triliun**, tetapi pernyataan tersebut tidak secara spesifik menjelaskan seluruhnya sebagai anggaran bansos.

Karena itu, angka tersebut perlu dibedakan dari nilai bantuan per keluarga agar tidak menimbulkan kesan bahwa Rp1.200 triliun merupakan total anggaran program bansos tunai.

Pemerintah memilih penerapan bertahap untuk menguji sistem baru sebelum digunakan secara lebih luas.

Tahap uji coba akan menjadi kesempatan untuk menguji akurasi data penerima, mekanisme transfer, verifikasi identitas, pembatasan penggunaan bantuan serta sistem pengaduan bagi masyarakat.

Perubahan tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut cara pemerintah mengirimkan bantuan, tetapi juga bagaimana anggaran perlindungan sosial diarahkan kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria.

Jika sistem data dan verifikasi berjalan sesuai rancangan, pemerintah memiliki instrumen yang lebih terintegrasi untuk menyalurkan bansos. Namun, efektivitasnya tetap akan bergantung pada kualitas data, ketepatan kriteria penerima dan mekanisme pengawasan setelah bantuan diterima.