TKD Gayo Lues Baru Terserap 38,81 Persen, Pemkab Ancam Sanksi SKPK yang Lambat

Jembatan Perintis Kendawi kembalikan akses masyarakat di Gayo Lues

THE ATJEH NET - Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengancam memberikan sanksi kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dinilai memperlambat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp24,9 miliar.

Hingga 20 Agustus 2026, anggaran tersebut baru terealisasi Rp9,6 miliar atau 38,81 persen. Artinya, sekitar Rp15,3 miliar masih harus direalisasikan sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

Sekretaris Daerah Gayo Lues Irwansyah mengatakan evaluasi terhadap realisasi TKD dilakukan hampir setiap pekan. Langkah itu dilakukan karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.

"Kami mengevaluasi hampir setiap minggu karena mengingat bulan sudah Agustus. Apabila nanti ada SKPK yang memang sengaja memperlambat ini, kami akan memberikan sanksi kepada SKPK tersebut," kata Irwansyah setelah rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kamis, 20 Agustus 2026.

Menurut Irwansyah, pengawasan tidak hanya ditujukan kepada pimpinan perangkat daerah. Staf dan bendahara yang terlibat dalam pengelolaan anggaran juga diminta memastikan setiap tahapan berjalan tanpa hambatan yang tidak perlu.

Pemerintah daerah meminta proses administrasi, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan berjalan seiring agar anggaran yang berasal dari pemerintah pusat segera memberi manfaat kepada masyarakat.

"Setiap minggu kita mengadakan rapat percepat realisasi TKD yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Karena ini kegunaannya untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecewa," ujar Irwansyah.

Tambahan TKD sebesar Rp24,9 miliar merupakan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Gayo Lues. Dana tersebut diarahkan antara lain untuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Sukri mengatakan sebagian realisasi anggaran sejauh ini digunakan untuk penanganan infrastruktur, khususnya jalan kabupaten.

"Untuk rinciannya itu adalah untuk rehabilitasi jalan, pembuatan jalan, dan satu lagi untuk konstruksi jalan," kata Sukri.

Dengan realisasi Rp9,6 miliar, pemerintah daerah masih harus mengejar penyerapan sekitar 61,19 persen atau Rp15,3 miliar dalam sisa waktu tahun anggaran.

Pemkab Gayo Lues menargetkan seluruh tambahan TKD dapat terealisasi 100 persen pada Desember 2026 tanpa menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Percepatan realisasi juga dikawal melalui monitoring dan evaluasi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera).

Pendampingan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan dan memastikan pekerjaan pemulihan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dengan sisa anggaran sekitar Rp15,3 miliar, Pemkab Gayo Lues kini menempatkan percepatan realisasi TKD sebagai salah satu fokus evaluasi SKPK hingga akhir tahun.