Pemulihan Sawah Aceh Tamiang Telan Rp18,6 Miliar, 1.500 Hektare Masih Menunggu Penanganan

Sawah yang sudah ditanami kembali di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang

THE ATJEH NET — Pemerintah telah mengalokasikan Rp18,62 miliar untuk pemulihan sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh Tamiang. Namun, rehabilitasi belum sepenuhnya mengembalikan lahan menjadi area produksi. Sekitar 1.500 hektare sawah rusak sedang masih menunggu penanganan.

Anggaran tersebut berasal dari Kementerian Pertanian. Sebanyak Rp9,02 miliar dialokasikan pada tahap pertama untuk optimalisasi 1.961 hektare sawah rusak ringan. Menurut Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, realisasi anggarannya telah mencapai sekitar 90 persen.

Kementerian Pertanian juga mengalokasikan Rp9,6 miliar untuk pemulihan 713 hektare sawah rusak sedang. Realisasi anggaran untuk kegiatan itu dilaporkan telah mencapai 100 persen.

Hingga 25 Agustus 2026, pemulihan sawah rusak ringan baru mencakup 1.161 hektare dari total 4.006 hektare. Sementara sawah rusak sedang yang telah ditangani mencapai 712 hektare dari total 2.234 hektare.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Aceh Tamiang Irwan Hadi mengatakan sekitar 1.500 hektare sawah rusak sedang yang belum ditangani kini memasuki tahap survei, investigasi, dan desain.

Persoalan berikutnya adalah memastikan lahan yang sudah diperbaiki benar-benar kembali menghasilkan. Sebagian sawah yang telah direhabilitasi belum dapat ditanami karena musim kemarau dan jaringan irigasi yang belum seluruhnya pulih.

“Lahan yang sudah diperbaiki masih banyak yang belum siap tanam karena sudah masuk musim kemarau dan kebanyakan sawah kami merupakan sawah tadah hujan. Kami masih menunggu pihak PU memperbaiki irigasinya,” kata Irwan.

Kondisi itu membuat pemulihan fisik lahan belum otomatis berarti pemulihan produksi. Bagi petani, sawah baru memberikan manfaat ekonomi ketika dapat kembali ditanami dan menghasilkan panen.

Pemkab Aceh Tamiang menargetkan seluruh 6.240 hektare sawah terdampak dapat pulih dan siap ditanami pada November 2026. Pemerintah daerah mengejar penyelesaian lahan sekaligus infrastruktur pendukung dalam tiga bulan.

“Kami kejar tiga bulan ke depan untuk menuntaskan seluruh lahan agar siap tanam,” ujar Irwan.

Tantangan pemulihan kini bukan hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan belanja tersebut menghasilkan lahan pertanian yang kembali produktif.

Perwakilan Satgas PRR dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengatakan Kementerian Pertanian telah mengalokasikan sekitar Rp515,2 miliar untuk Pemerintah Aceh. Namun, berdasarkan laporan yang diterimanya, realisasi anggaran tersebut baru sekitar 50 persen.

“Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sangat besar untuk Pemerintah Aceh. Berdasarkan laporan Pemerintah Aceh, anggarannya mencapai sekitar Rp515,2 miliar dan realisasinya sampai kemarin baru sekitar 50 persen,” kata Imran.

Ia mendorong pemulihan sawah dan jaringan irigasi dipercepat karena waktu menuju musim tanam semakin terbatas. Anggaran yang telah tersedia, menurut dia, perlu segera diterjemahkan menjadi lahan produktif yang dapat kembali dimanfaatkan petani.

Di sejumlah wilayah, pemulihan produksi mulai terlihat. Di Desa Sapta Marga, Kecamatan Manyak Payed, misalnya, masyarakat telah kembali menanam di lahan seluas 35 hektare yang sebelumnya terdampak bencana.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan lahan tersebut ditargetkan memasuki panen perdana pada September 2026.

“Masyarakat sudah bisa menanam kembali di sini. Insyaallah, lahan seluas 35 hektare ini bulan depan sudah bisa panen perdana,” kata Armia saat meninjau lokasi bersama Satgas PRR, pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Pemulihan 6.240 hektare sawah menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan aktivitas ekonomi petani setelah bencana. Keberhasilan program tersebut pada akhirnya akan terlihat bukan hanya dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari berapa banyak lahan yang kembali ditanami, berapa kali panen dapat dilakukan, dan kapan pendapatan petani kembali pulih.