Jembatan Bailey Jadi Solusi Sementara Pulihkan Akses Aceh Pascabencana

Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi

THE ATJEH NET - Jembatan Bailey disiapkan sebagai salah satu solusi sementara untuk memulihkan akses masyarakat di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Dinas PUPR Aceh mengalokasikan anggaran untuk penanganan lima ruas jalan provinsi yang terdampak.

Melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) 2026, pemerintah mengalokasikan Rp21,5 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan dan Rp23,73 miliar untuk pemeliharaan jembatan pada lima ruas tersebut. Anggaran penanganan jembatan juga mencakup dukungan pemasangan jembatan sementara atau Bailey.

Kepala Dinas PUPR Aceh Mawardi mengatakan pemulihan akses menjadi prioritas karena kerusakan jalan dan jembatan dapat menghambat aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak bencana.

"Kami mendukung penuh upaya Pemerintah Aceh untuk memastikan akses masyarakat tetap terbuka. Jalan dan jembatan bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi merupakan penghubung kehidupan masyarakat," kata Mawardi.

Menurut dia, akses tersebut berkaitan dengan aktivitas warga sehari-hari, termasuk bekerja, bersekolah, mendapatkan layanan kesehatan dan menjalankan kegiatan ekonomi.

Jembatan Bailey merupakan jembatan rangka baja yang dapat dirakit dan dipasang dalam waktu relatif lebih singkat dibandingkan pembangunan jembatan permanen. Dalam penanganan pascabencana, jembatan jenis ini dapat digunakan untuk membuka kembali akses yang terputus sembari menunggu pembangunan atau rehabilitasi permanen.

Mawardi mengatakan kebutuhan infrastruktur di Aceh sangat besar sehingga pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

"Kebutuhan kita sangat besar, sementara sumber daya yang tersedia tentu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kita mengoptimalkan anggaran, memperkuat koordinasi melalui UPTD, dan membangun sinergi dengan berbagai pihak," ujarnya.

PUPR Aceh juga berkoordinasi dengan TNI dalam pemenuhan kebutuhan jembatan Bailey untuk penanganan pascabencana. Menurut Mawardi, kolaborasi tersebut dibutuhkan agar pemulihan akses tidak terkendala keterbatasan sumber daya pemerintah daerah.

"Ketika masyarakat membutuhkan akses, kita tidak boleh berhenti pada persoalan keterbatasan yang kita miliki. Kita harus mencari solusi," katanya.

Selain penanganan lima ruas yang terdampak bencana, Dinas PUPR Aceh mengalokasikan Rp10,2 miliar dari APBA Murni 2026 untuk pemeliharaan rutin jalan dan Rp1,25 miliar untuk pemeliharaan rutin jembatan.

Pemeliharaan tersebut ditujukan untuk menjaga kondisi jaringan jalan dan jembatan provinsi tetap berfungsi di tengah kebutuhan penanganan pascabencana.

PUPR Aceh menyatakan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan skala prioritas. Pemerintah daerah juga memastikan penanganan diarahkan pada kebutuhan masyarakat agar gangguan konektivitas akibat kerusakan infrastruktur tidak berlangsung terlalu lama.

Bagi wilayah yang terdampak bencana, keberadaan jembatan sementara menjadi langkah awal untuk membuka kembali akses. Penanganan permanen tetap diperlukan untuk memastikan infrastruktur dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.