Ekonomi Aceh Jadi Fokus Desk Koordinasi, Wagub Minta Pokja Khusus Tangani Kemiskinan dan Pengangguran
Wagub Aceh Fadhlullah mengusulkan kelompok kerja khusus ekonomi dalam Desk Koordinasi Aceh agar kemiskinan dan pengangguran ditangani lebih terarah
THE ATJEH NET — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengusulkan pembentukan kelompok kerja khusus ekonomi dalam Desk Koordinasi Aceh. Pokja itu diharapkan fokus menangani kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Fadhlullah dalam rapat pertama pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara hibrida pada Rabu, 19 Agustus 2026.
“Sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” kata Fadhlullah melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Menurut Fadhlullah, pembentukan Desk Koordinasi Aceh dapat menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam menangani persoalan pembangunan. Ia menilai sektor ekonomi perlu mendapat perhatian khusus dalam mekanisme tersebut.
“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh,” ujar dia.
Banyak Kementerian dan Lembaga Terlibat
Desk Koordinasi Aceh dibentuk atas instruksi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Rapat perdana dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto.
Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan Pemerintah Aceh. Cakupannya tidak hanya menyentuh pembangunan ekonomi, tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan, otonomi khusus, pelayanan dasar, serta stabilitas politik dan keamanan.
Sejumlah lembaga yang terlibat antara lain Kemenko Polkam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, dan BSSN.
Fadhlullah menilai keterlibatan banyak kementerian dan lembaga membuka ruang koordinasi yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan Aceh, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Struktur Desk Masih Dibahas
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh menyepakati perlunya penyempurnaan konsep Desk Koordinasi Aceh. Pembahasan mencakup struktur, keanggotaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja.
Penetapan personel dari kementerian, lembaga, dan Pemerintah Aceh juga masih perlu diselesaikan. Pemerintah ingin memastikan desk tersebut tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga yang sudah berjalan.
Selain menjalankan fungsi koordinasi, desk ini diharapkan dapat memperkuat deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi berbagai persoalan strategis di Aceh.
Bagi Pemerintah Aceh, pembentukan desk tersebut diharapkan tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga. Fadhlullah ingin mekanisme itu menghasilkan langkah konkret untuk menangani persoalan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.
“Terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentu saja termasuk pada penguatan tata kelola Pemerintah Aceh,” katanya.
Fadhlullah berharap Desk Koordinasi Aceh segera terbentuk sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terarah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
