APBA Aceh 2025 Tak Terserap Rp512 Miliar, DPRA Soroti Dampak Banjir

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE. sampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Aceh

THE ATJEH NET — Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 tidak terserap sekitar Rp512 miliar. Pemerintah Aceh menyebut bencana banjir menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah paket pekerjaan fisik dan nonfisik tidak terlaksana.

Angka tersebut terungkap dalam jawaban Pemerintah Aceh atas pendapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2025 dalam rapat paripurna DPRA, Kamis, 27 Agustus 2026.

Realisasi belanja Aceh pada 2025 tercatat Rp10,652 triliun atau 95,42 persen dari pagu Rp11,164 triliun. Dengan demikian, terdapat sekitar Rp512 miliar anggaran yang belum terealisasi.

Pemerintah Aceh menjelaskan tidak seluruh anggaran yang tersisa disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan program. Sejumlah faktor lain turut memengaruhi capaian tersebut.

Salah satunya adalah bencana banjir yang menyebabkan sejumlah paket pekerjaan fisik dan nonfisik tidak dapat direalisasikan.

Selain dampak bencana, sisa anggaran juga berasal dari pengadaan barang dan jasa yang tidak terserap seluruhnya. Pemerintah Aceh turut menyebut belum adanya regulasi pembiayaan pada Baitul Mal Aceh serta keterbatasan pagu pada sejumlah kegiatan.

Berbeda dengan belanja, pendapatan Aceh pada 2025 justru sedikit melampaui target.

Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan mencapai Rp10,700 triliun atau 100,08 persen dari target Rp10,691 triliun.

Pendapatan Asli Aceh (PAA) juga mencapai Rp2,713 triliun atau 100,22 persen dari target. Penerimaan tersebut berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan, serta sumber pendapatan asli Aceh lainnya.

Realisasi retribusi Aceh tercatat Rp684,774 miliar atau 96,67 persen dari target. Sementara lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah mencapai Rp258,727 miliar atau 144,92 persen dari target.

Adapun penerimaan transfer dari pemerintah pusat terealisasi 100,01 persen.

Pemerintah Aceh mengatakan akan memperkuat penerimaan pajak dengan memperluas basis penerimaan, memperketat pengawasan dan pemungutan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mengoptimalkan peran unit pelaksana teknis daerah dan aset Aceh.

Dari pelaksanaan APBA 2025, Aceh mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp518,458 miliar.

Selain belanja, realisasi pembiayaan juga menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban APBA tersebut. Penerimaan pembiayaan mencapai Rp530,390 miliar atau 100,02 persen dari target. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tercatat Rp59,284 miliar atau 102,21 persen dari target.

Dalam rapat paripurna, DPRA berharap jawaban Pemerintah Aceh dapat menjelaskan catatan, masukan, dan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan Banggar.

Jika masih terdapat persoalan yang belum terjawab, anggota dewan dapat menyampaikannya kembali melalui pendapat akhir fraksi sesuai tahapan pembahasan rancangan qanun.

Pemerintah Aceh juga menyatakan akan menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan 2025 melalui Inspektorat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait.

Tindak lanjut itu mencakup pembenahan administrasi serta pengamanan, sertifikasi, pemanfaatan, dan optimalisasi aset daerah.

Pembahasan pertanggungjawaban APBA 2025 ini menjadi salah satu tahapan penting bagi DPRA untuk menilai pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, termasuk mengidentifikasi program yang tidak berjalan dan penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

Pemerintah Aceh selanjutnya mendorong penguatan koordinasi dengan DPRA dalam agenda anggaran dan pembangunan, termasuk menghadapi persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta penyusunan kebijakan anggaran berikutnya.