Trump Usulkan Pungutan 20 Persen untuk Kargo di Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Langsung Melonjak

JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana mengenakan pungutan sebesar 20 persen terhadap seluruh muatan kargo yang melintasi Selat Hormuz. Kebijakan yang diklaim sebagai biaya perlindungan jalur pelayaran itu langsung memicu kenaikan harga minyak dunia dan menuai penolakan dari Iran maupun Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik 2,27 persen menjadi US$79,91 per barel. Sementara itu, minyak Brent untuk pengiriman September menguat 2,14 persen ke US$85,11 per barel, melanjutkan reli setelah pada perdagangan sebelumnya melonjak 9,6 persen.

Melalui unggahan di Truth Social, Senin (13/7/2026) waktu setempat, Trump menyatakan Amerika Serikat akan menjadi "penjaga" Selat Hormuz menyusul rencana Washington kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di sekitar jalur pelayaran tersebut.

Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut operasi blokade dijadwalkan dimulai pada Selasa pukul 16.00 waktu Pantai Timur AS.

"Kami akan menyerang mereka malam ini dan menghancurkan seluruh kemampuan mereka yang berkaitan dengan selat itu. Saya pikir pada akhirnya kami akan mengendalikan seluruh wilayah tersebut," kata Trump, dikutip dari CNBC International, Selasa (14/7/2026).

Trump menyatakan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz nantinya wajib membayar biaya perlindungan kepada Amerika Serikat. Menurut dia, pungutan tersebut diperlukan untuk menutup biaya pengamanan di salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia.

"Selat Hormuz terbuka dan akan tetap terbuka, dengan atau tanpa Iran," tulis Trump.

Ia menambahkan seluruh negara, selain Iran, tetap akan memperoleh akses yang adil untuk menggunakan jalur tersebut.

"Mulai sekarang kami akan dikenal sebagai The Guardian of the Hormuz Strait. Namun sebagai konsekuensinya, kami akan menerima penggantian biaya sebesar 20 persen atas seluruh muatan kargo untuk menutup biaya menjaga keselamatan dan keamanan kawasan ini," ujarnya.

Sebelum konflik pecah pada akhir Februari, sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz. Konflik yang terus berlangsung telah mengganggu lalu lintas kapal tanker dan memicu volatilitas harga energi global.

Dalam surat kepada Senat AS tertanggal 10 Juli, Trump juga mengungkapkan operasi militer baru terhadap Iran telah dimulai sejak 7 Juli. Surat itu disampaikan sesuai ketentuan War Powers Resolution, yang mengharuskan presiden melaporkan penggunaan kekuatan militer kepada Kongres.

Hingga kini, Gedung Putih belum menjelaskan mekanisme penerapan pungutan 20 persen tersebut.

Rencana itu mendapat penolakan dari pemerintah Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya, bukan Amerika Serikat, yang memiliki kendali atas Selat Hormuz.

"Angka 20 persen tentu terlalu besar. Kami akan bersikap lebih adil," tulis Araghchi melalui akun X.

Penolakan juga datang dari Organisasi Maritim Internasional (IMO). Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menegaskan tidak ada dasar hukum internasional yang membenarkan pungutan wajib terhadap kapal hanya karena melintasi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

"Tidak ada dasar hukum yang membenarkan pemberlakuan pungutan wajib hanya karena kapal melintasi sebuah selat," kata juru bicara IMO, dikutip dari BBC.