Muswil DPW Perempuan Bangsa Aceh Tegaskan Arah Baru Perjuangan, Perkuat Kepemimpinan Perempuan untuk Aceh yang Inklusif

BANDA ACEH- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Minggu (12/7/2026). Forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal, mempertegas arah perjuangan organisasi, sekaligus memperkokoh peran perempuan dalam pembangunan Aceh dan kehidupan politik nasional.

Muswil yang dihadiri jajaran pengurus, kader, serta perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa tersebut secara resmi dibuka oleh Bendahara Umum DPP Perempuan Bangsa yang juga Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita.

Dalam sambutannya, Ratna Juwita menegaskan bahwa Perempuan Bangsa harus tampil sebagai organisasi kader yang mampu melahirkan perempuan-perempuan berintegritas, berkapasitas, dan memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut hadirnya perempuan sebagai bagian dari solusi, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat. Karena itu, penguatan organisasi hingga ke tingkat akar rumput menjadi langkah strategis agar Perempuan Bangsa semakin dekat dengan kebutuhan rakyat.

"Perempuan Bangsa harus menjadi ruang pengabdian yang melahirkan perempuan-perempuan pemimpin yang mampu memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Konsolidasi organisasi harus terus diperkuat hingga ke tingkat akar rumput agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ratna.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk terus meningkatkan kualitas diri, memperkuat semangat kolaborasi, serta membangun kepemimpinan perempuan yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman yang menjadi fondasi perjuangan organisasi.

Sementara itu, Ketua DPW Perempuan Bangsa Aceh, Wanti Cahya, mengatakan Muswil merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja organisasi sekaligus menyusun langkah-langkah baru yang lebih progresif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Aceh.

Selain menjadi wadah evaluasi, Muswil juga akan memilih kepengurusan baru yang diharapkan mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dengan semangat pembaruan, memperkuat kaderisasi, serta memperluas kontribusi organisasi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

"Muswil ini diharapkan menghasilkan kepengurusan yang solid, mampu memperkuat kaderisasi, serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Aceh dan pengabdian kepada masyarakat," kata Wanti.

Ia menambahkan, Perempuan Bangsa Aceh berkomitmen memperluas ruang partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah melalui berbagai program pemberdayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, hingga pendidikan politik bagi perempuan.

Dukungan terhadap penguatan organisasi juga disampaikan Sekretaris Wilayah DPW PKB Aceh, Tgk. H. Mujlisal. Menurutnya, Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap PKB yang memiliki posisi strategis dalam mencetak kader-kader perempuan berkualitas yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Ia menilai, kehadiran Perempuan Bangsa selama ini tidak hanya menjadi mitra politik PKB, tetapi juga menjadi motor penggerak berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung kebutuhan perempuan dan keluarga.

"PKB Aceh mendukung penuh penguatan Perempuan Bangsa agar terus berkembang menjadi organisasi yang solid, aktif dalam pemberdayaan perempuan, serta mampu melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang membawa manfaat bagi masyarakat," ujar Mujlisal.

Melalui Musyawarah Wilayah ini, DPP Perempuan Bangsa berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kader, serta memperluas kiprah Perempuan Bangsa dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, keluarga, dan masyarakat.

Di sisi lain, DPW Perempuan Bangsa Aceh berkomitmen menjadikan hasil Muswil sebagai pijakan untuk mempererat sinergi dengan PKB dalam mendukung pembangunan Aceh yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, serta mendorong semakin besarnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Muswil ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari upaya membangun Aceh yang lebih maju, demokratis, dan berdaya saing melalui kontribusi nyata perempuan di berbagai lini kehidupan.(Rel)