Rakor Kesra Aceh Soroti Lemahnya Data, Kabupaten Diminta Perkuat Basis Program Kesejahteraan
Pemerintah Aceh meminta kabupaten/kota memastikan data valid dan mutakhir agar bantuan sosial serta program kesejahteraan tepat sasaran.
 |
| Rapat Koordinasi Kesra Kabupaten/Kota tahun 2026 yang digelar oleh Pemerintah Aceh di Aula Eva Sky Hotel Meulaboh pada Kamis (16/7/2026) |
MEULABOH – Pemerintah Aceh meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kualitas data sebagai dasar penyusunan program kesejahteraan masyarakat. Persoalan data yang belum valid dan tidak mutakhir dinilai masih menjadi penyebab berbagai program bantuan tidak tepat sasaran.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Aceh di Aula Eva Sky Hotel, Meulaboh, Kamis, 16 Juli 2026.
Kepala Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh, Yusrizal, mengatakan setiap organisasi perangkat daerah harus memastikan data yang dimiliki akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, seluruh program kesejahteraan harus disusun berdasarkan data yang valid.
"Hari ini kita dituntut bekerja dengan data yang akurat. Jangan sampai ada program yang disusun tanpa basis data," kata Yusrizal.
Ia menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan data, mulai dari data ganda, data yang belum diperbarui hingga pemanfaatan data yang belum optimal. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi menyebabkan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran dan efektivitas program pemerintah menurun.
Karena itu, Yusrizal meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi antara Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial, dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian sebagai wali data agar kualitas informasi yang digunakan dalam perencanaan semakin baik.
Ia juga mendorong seluruh daerah memanfaatkan sistem Satu Data Indonesia yang telah difasilitasi Diskominsa Aceh untuk mendukung penyusunan program dan penganggaran.
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Barat, Ruswaidi, yang mewakili Bupati Aceh Barat, mengatakan penguatan tata kelola data menjadi kebutuhan mendesak di tengah transformasi digital pemerintahan.
Menurut dia, data yang akurat menjadi fondasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program hingga evaluasi kebijakan.
"Data yang valid, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran," ujar Ruswaidi.
Ia menambahkan, forum koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pengelolaan data sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat.
Rakor Kesra 2026 diikuti kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat serta perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Forum itu difokuskan pada penguatan tata kelola data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program kesejahteraan yang lebih efektif.
Baca Juga:
