Pokir Melayang, Sidang Ricuh: Anggota DPRK Bireuen Ngamuk
BIREUEN- Video kericuhan dalam rapat paripurna DPRK Bireuen, Rabu (15-7-2026), viral di berbagai platform media sosial pada kamis (16-7-2026) dan memantik gelombang kritik dari masyarakat. Insiden yang diduga dipicu persoalan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan itu dinilai mencoreng marwah lembaga legislatif di tengah beratnya beban yang masih dipikul masyarakat pascabanjir bandang.
Saat ribuan warga masih berjuang memulihkan kehidupan, memperbaiki rumah, menghidupkan kembali usaha, dan menanti percepatan pembangunan infrastruktur, publik justru disuguhi tontonan adu mulut di ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat lahirnya kebijakan strategis bagi kepentingan rakyat.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yang kini ramai bergema di tengah masyarakat: masihkah DPRK Bireuen menjalankan mandat sebagai wakil rakyat, atau justru lebih sibuk memperjuangkan kepentingan politik dan kelompoknya sendiri?
Kepala Bagian Hukum dan HAM DPC APDESI Kabupaten Bireuen, Tgk. Muliadi, SH, menyebut insiden tersebut sebagai tamparan keras bagi kehormatan lembaga legislatif sekaligus bentuk kemunduran etika politik di hadapan publik. Sabtu 18 Juli 2026.
"Rakyat memberikan mandat kepada anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan mempertontonkan pertengkaran yang akhirnya menjadi konsumsi publik. Sidang dewan seharusnya melahirkan solusi, bukan kegaduhan," tegas Tgk. Muliadi.
Menurutnya, masyarakat Bireuen saat ini menghadapi persoalan yang jauh lebih mendesak dibandingkan konflik yang dipertontonkan di ruang sidang. Pemulihan pascabencana belum sepenuhnya selesai, pembangunan infrastruktur masih membutuhkan perhatian serius, pelayanan publik perlu terus diperbaiki, sementara kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Dalam situasi tersebut, kata dia, seluruh energi DPRK semestinya diarahkan untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan tersita oleh konflik internal yang tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi masyarakat.
"Di mana nurani para wakil rakyat ketika masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan mereka? Rakyat tidak membutuhkan tontonan yang memalukan. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata, keberanian mengawal kepentingan publik, serta keteladanan dalam bersikap," ujarnya.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tidak dibangun melalui retorika politik ataupun saling menyalahkan, melainkan melalui integritas, etika, dan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Lebih jauh, Tgk. Muliadi menilai insiden tersebut semakin memperkuat alasan publik untuk mempertanyakan skala prioritas DPRK Bireuen. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir lembaga itu juga menjadi sorotan terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas (SPPD) yang menuai kritik di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.
"Publik tentu berharap setiap rupiah uang rakyat yang digunakan berbanding lurus dengan kualitas pengabdian anggota dewan. Sudah saatnya DPRK membuktikan bahwa kepentingan masyarakat benar-benar berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," katanya.
APDESI mendesak pimpinan DPRK Bireuen segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap disiplin, etika, serta tata tertib persidangan agar kejadian serupa tidak kembali mencoreng citra lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat.
Menurut APDESI, jabatan anggota DPRK bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah konstitusi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui kerja nyata, bukan melalui konflik yang dipertontonkan di ruang sidang.
"Jangan biarkan kepercayaan rakyat terus terkikis oleh perilaku yang tidak mencerminkan kehormatan lembaga. Dewan harus kembali menjadi rumah aspirasi rakyat, bukan arena mempertontonkan ego dan pertarungan kepentingan," tegasnya.
APDESI berharap kericuhan tersebut menjadi momentum introspeksi bagi seluruh anggota DPRK Bireuen agar kembali fokus menjalankan tiga fungsi utama legislatif, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Di tengah banyaknya persoalan yang membelit Kabupaten Bireuen, masyarakat tidak sedang menunggu drama politik. Yang mereka harapkan adalah lahirnya kebijakan yang mampu mempercepat pemulihan daerah, mengawal penggunaan anggaran secara bertanggung jawab, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
Sebab, pada akhirnya, rakyat akan lebih mengingat hasil kerja daripada keributan. Dan kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan apabila DPRK Bireuen membuktikan bahwa kepentingan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan politik maupun pribadi.(Rel)
Baca Juga:
