Prabowo Soroti Dugaan Under Invoicing Sawit, Pemerintah Siapkan Ekspor Satu Pintu Lewat Danantara DSI

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya pada komoditas kelapa sawit. Menurut dia, praktik tersebut berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan devisa dalam jumlah besar selama bertahun-tahun.

Prabowo menyoroti perbedaan harga ekspor sawit yang tercatat dari Indonesia dengan harga jual di pasar internasional. Ia menyebut harga sawit yang dilaporkan saat diekspor berkisar Rp14.000-Rp15.000 per kilogram, sedangkan di negara tujuan nilainya dapat mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram.

Menurut Prabowo, selisih harga tersebut mengindikasikan adanya praktik perdagangan yang membuat sebagian nilai komoditas tidak tercatat sebagai penerimaan negara.

"Jadi perusahaan, dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual Rp14.000, dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi kontraknya, sehingga di sana Rp27.000. Jadi kita hilang 50 persen kekayaan kita," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (21/7/2026).

Ia menilai praktik under invoicing dan dugaan manipulasi dokumen perdagangan menjadi salah satu penyebab kebocoran devisa hasil ekspor komoditas strategis. Karena itu, pemerintah menyiapkan sistem tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Prabowo, DSI akan berada di bawah Danantara dan berfungsi mengawasi transaksi ekspor komoditas strategis agar pelaporan nilai ekspor lebih transparan dan sesuai harga yang sebenarnya.

Pembentukan sistem tersebut, kata Prabowo, merupakan hasil pembahasan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta jajaran tim ekonomi pemerintah.

"Untuk hadapi praktik under invoicing atau pelaporan-pelaporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan tim ekonomi kita," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah meminta masukan dari berbagai lembaga terkait mengenai langkah yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran devisa dari sektor ekspor.

"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa mau kita teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri? Kekayaan kita, dari sumber daya kita. Mau kita teruskan? Mereka semua bilang, 'jangan, Pak'," kata Prabowo.

Menurut dia, dari pembahasan tersebut muncul usulan penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap transaksi ekspor.

Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan transparansi harga ekspor, menekan praktik transfer pricing maupun under invoicing, serta mengoptimalkan penerimaan devisa dari pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.