Percepatan Huntap Korban Banjir dan Longsor Jadi Fokus Rakor, Aceh Sinkronkan Langkah dengan Pemerintah Pusat
Pemerintah Aceh mengikuti rakor nasional untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
 |
| Wakil Gubenur Aceh, H. Fadhlullah, mengikuti Rapat Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) pada Wilayah terdampak Bencana Sumatera yang diselenggarakan Kemendagri RI secara virtual, dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, (21/7/2026). |
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor. Sinkronisasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi nasional yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana (PRR), Selasa, 21 Juli 2026.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengikuti rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh didampingi sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Rakor juga diikuti gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat memaparkan perkembangan program pemulihan pascabencana, khususnya pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Pembahasan meliputi capaian pembangunan, target penyelesaian, hambatan di lapangan, serta dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah daerah.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan progres pembangunan huntap di sejumlah wilayah terdampak beserta rencana jumlah unit yang akan dibangun di masing-masing daerah. Sejumlah persoalan, seperti kesiapan lahan dan penyediaan infrastruktur pendukung, turut menjadi perhatian karena dinilai memengaruhi percepatan pelaksanaan pembangunan.
Selain Kementerian PKP, rapat juga diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PT PLN (Persero), serta sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupaya menyamakan langkah agar pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai target, sehingga masyarakat yang masih terdampak banjir dan longsor segera memperoleh tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.
Baca Juga:
