Pemerintah Aceh Usulkan Badan Jaminan Kesehatan Daerah, Nilai Anggaran BPJS Rp550 Miliar Terlalu Membebani

Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, saat mengikuti Rapat Kerja Reses bersama Komisi IX DPR-RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Aceh, di Gedung Serba Guna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (22/7/2026).

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengusulkan perubahan regulasi kepada pemerintah pusat agar pemerintah daerah diberi kewenangan membentuk badan jaminan kesehatan sendiri. Usulan itu muncul karena beban anggaran BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Aceh dinilai semakin berat di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah.

Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (22/7/2026).

Nasir mengatakan Pemerintah Aceh mengalokasikan sekitar Rp550 miliar pada tahun ini untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Menurut dia, nilai tersebut cukup besar sehingga diperlukan skema baru yang memberi ruang bagi daerah mengelola jaminan kesehatan secara lebih efisien.

"Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan," kata Nasir.

Ia menilai regulasi saat ini membuat pemerintah daerah tidak memiliki alternatif dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Karena itu, Aceh mengusulkan perubahan aturan agar provinsi dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.

"Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya," ujarnya.

Selain Sekda Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Direktur RSUD Zainoel Abidin turut memaparkan kondisi sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh, termasuk sejumlah tantangan yang masih dihadapi.

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Muhammad Yahya Zaini. Pertemuan itu juga dihadiri BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Gizi Nasional, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Muhammad Yahya mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi sekaligus memperoleh gambaran mengenai pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh.

Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap mengalokasikan anggaran besar untuk pelayanan kesehatan meski transfer ke daerah mengalami penurunan.

Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, seperti angka kematian bayi yang masih di atas target, belum optimalnya pemanfaatan rumah sakit regional, serta upaya percepatan penurunan stunting.

Komisi IX DPR RI juga menyoroti rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sekitar 93,5 persen kasus campak terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi campak, sementara cakupan imunisasi rubella baru mencapai 39,9 persen, masih di bawah target nasional.

Di sektor ketenagakerjaan, Komisi IX mengapresiasi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Aceh menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Muhammad Yahya menyebut berbagai masukan yang diterima dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi IX DPR RI untuk merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.