Pemerintah Aceh Prioritaskan Huntap dan Infrastruktur, Rekonstruksi Pascabencana Masih Kekurangan Dana Rp2,9 Triliun

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai mengalihkan fokus penanganan pascabencana hidrometeorologi dari pembangunan hunian sementara (huntara) ke pembangunan hunian tetap (huntap) serta pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan. Pergeseran prioritas itu dilakukan setelah pembangunan huntara hampir seluruhnya selesai.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun mengatakan pembangunan huntara telah mencapai 20.715 unit dari target 20.797 unit atau sekitar 99 persen. Sebaliknya, pembangunan huntap baru terealisasi 397 unit atau 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.

"Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik," kata Nasir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat, 24 Juli 2026.

Di sektor infrastruktur, sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah berfungsi secara darurat. Sementara itu, 1.543 dari 1.638 ruas jalan daerah telah kembali bisa dimanfaatkan masyarakat.

Nasir mengatakan pemerintah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Transfer ke Daerah (TKD). Hingga kini, realisasi anggaran mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari pagu Rp824,82 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk 766 paket pekerjaan, dengan 353 paket di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.

Meski demikian, kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih jauh lebih besar. Hasil pembahasan bersama 10 kementerian dan lembaga pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan sebanyak 2.537 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, pendanaan yang telah tersedia baru mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen.

Artinya, masih terdapat kekurangan pendanaan sekitar Rp2,9 triliun untuk menuntaskan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Untuk menutup kebutuhan tersebut, Pemerintah Aceh mengajukan tiga usulan kepada pemerintah pusat, yakni memperkuat alokasi anggaran kementerian dan lembaga, mempercepat penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional di daerah terdampak, serta menunjuk person in charge (PIC) pada setiap kementerian dan lembaga guna mempercepat koordinasi.

Sepuluh ruas jalan prioritas itu berada di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Pemerintah Aceh menilai jalur tersebut menjadi akses penting yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta distribusi barang dan jasa.

Nasir menegaskan Pemerintah Aceh akan terus mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama pemerintah pusat agar program yang dijalankan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Pemerintah Aceh berkomitmen menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.