Pascabanjir Aceh, Huntara Hampir Rampung, Pembangunan Huntap Baru Capai 3,6 Persen
Pemerintah Aceh melaporkan pembangunan huntara mencapai 99 persen, sementara pembangunan hunian tetap dan pemulihan infrastruktur masih menjadi fokus
 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir Syamaun saat Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026). |
BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menyatakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi hampir rampung. Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) masih berjalan lambat dan baru mencapai 3,6 persen dari total kebutuhan.
Perkembangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat, 24 Juli 2026.
Nasir mengatakan pembangunan huntara telah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target 20.797 unit atau sekitar 99 persen. Sementara pembangunan huntap baru mencapai 397 unit dari kebutuhan 37.107 unit.
"Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik," kata Nasir.
Di sektor infrastruktur, pemerintah mencatat 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah berfungsi secara darurat. Selain itu, 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah juga telah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 sebesar Rp824,82 miliar. Hingga kini realisasinya mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 766 paket kegiatan, dengan 353 paket atau sekitar 46,1 persen telah memasuki tahap pekerjaan fisik.
Nasir menjelaskan, hasil desk bersama 10 kementerian dan lembaga pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebanyak 2.537 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun. Dari kebutuhan tersebut, pendanaan yang telah tersedia mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen.
Pemerintah Aceh mengajukan tiga usulan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi. Pertama, memperkuat alokasi anggaran kementerian dan lembaga guna menutup kekurangan pembiayaan. Kedua, mempercepat penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional di daerah terdampak. Ketiga, menunjuk person in charge (PIC) di setiap kementerian dan lembaga untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program.
Sepuluh ruas jalan prioritas tersebut berada di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Jalur-jalur itu dinilai memiliki peran penting sebagai penghubung kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, serta distribusi barang dan jasa.
Nasir menegaskan Pemerintah Aceh akan terus mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama pemerintah pusat agar program pemulihan pascabencana dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Baca Juga:
