Kopdes Merah Putih Disiapkan Serap Gabah Petani saat Harga Anjlok
Pemerintah menyiapkan Perpres agar Kopdes Merah Putih menjadi offtaker gabah, penyalur bantuan, dan pusat distribusi barang subsidi.
 |
| Foto Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan |
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai pembeli atau offtaker gabah petani ketika harga di tingkat petani jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Skema tersebut disiapkan untuk menjaga harga gabah sekaligus melindungi pendapatan petani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Kopdes Merah Putih akan turun membeli gabah apabila harga pasar berada di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah.
"Misalnya harga gabah diputuskan pemerintah Rp6.500 per kilogram, tetapi di lapangan hanya Rp5.000, maka yang akan membeli adalah Koperasi Desa Merah Putih sebagai offtaker," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Zulkifli, fungsi Kopdes Merah Putih tidak hanya sebagai pembeli hasil panen petani. Koperasi tersebut juga akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial, barang bersubsidi, hingga mendukung pelaksanaan operasi pasar.
"Jangan dibayangkan Kopdes itu seperti supermarket. Fungsinya sebagai infrastruktur pemerintah dan juga sebagai offtaker," ujarnya.
Untuk mendukung operasional koperasi tersebut, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur mekanisme kerja Kopdes Merah Putih, termasuk penyaluran bantuan dan distribusi barang bersubsidi.
Dalam skema yang disiapkan, bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan disalurkan terlebih dahulu ke Kopdes Merah Putih sebelum diterima masyarakat.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan penyaluran bantuan pangan sebanyak 10 kilogram beras kepada sekitar 33 juta penerima manfaat dari kelompok desil 1 dan desil 2 selama Juli hingga September 2026.
Selain bantuan pangan, distribusi pupuk bersubsidi juga direncanakan dilakukan melalui jaringan Kopdes Merah Putih agar penyalurannya lebih terkontrol.
Zulkifli menambahkan, koperasi tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai titik pelaksanaan operasi pasar apabila pemerintah perlu mengintervensi harga komoditas di daerah.
Dengan skema itu, pemerintah berharap distribusi bantuan dan komoditas strategis dapat langsung menjangkau masyarakat desa sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam penyalurannya.
Baca Juga:
