Konsumsi Pertalite Melonjak, Pengamat Usul Pemerintah Siapkan Tambahan Kuota BBM Subsidi 2026

JAKARTA – Lonjakan konsumsi Pertalite setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong pemerintah diminta menyiapkan skenario penambahan kuota BBM subsidi pada 2026. Pengamat menilai alokasi kuota yang telah ditetapkan berpotensi tidak mampu mengimbangi perubahan pola konsumsi masyarakat.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengatakan pemerintah sebaiknya menyiapkan tambahan kuota BBM subsidi secara kontingensi dan bertahap. Menurut dia, kuota jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite sebesar 29,27 juta kiloliter (kL) untuk 2026 sudah tidak lagi mencerminkan kondisi pasar energi saat ini.

Kuota tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran 2025 yang mencapai 31,23 juta kL maupun usulan awal Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,3 juta kL.

Yayan menilai penyusunan kuota dilakukan sebelum harga minyak dunia melonjak akibat konflik geopolitik. Kenaikan harga BBM nonsubsidi kemudian memperlebar selisih harga dengan Pertalite sehingga mendorong perpindahan konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi.

"Alokasi 2026 dikalibrasi sebelum perang menaikkan minyak mentah, melebarkan tangga subsidi, dan memicu migrasi ke Pertalite. Pergeseran permintaan itu terinduksi kebijakan, bukan ketakdisiplinan konsumen," kata Yayan, Rabu, 22 Juli 2026.

Ia mengingatkan pemerintah tidak mengulangi keterlambatan penyesuaian kebijakan energi seperti sebelumnya. Berdasarkan perhitungannya, pemerintah membutuhkan waktu sekitar 102 hari sejak gejolak harga minyak dunia terjadi hingga melakukan respons kebijakan, yang berdampak pada meningkatnya beban subsidi.

Menurut Yayan, keputusan penambahan kuota yang baru diambil menjelang akhir tahun berpotensi memicu penimbunan BBM karena kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan pasokan.

"Kontingensi yang diumumkan dini dan kredibel menghapus premium kepanikan," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menyarankan pemerintah langsung menambah kuota secara penuh. Pemerintah dinilai cukup menyiapkan tambahan sekitar 1,5 juta hingga 2 juta kL yang dapat dicairkan secara bertahap apabila realisasi distribusi telah melampaui ambang batas yang ditetapkan.

Skema tersebut, menurut Yayan, memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan riil masyarakat tanpa mendorong praktik penimbunan.

Berdasarkan data Pertamina, rata-rata penyaluran Pertalite pada Juli 2026 meningkat 9,4 persen atau bertambah 7.129 kL per hari dibandingkan kondisi normal.

Porsi konsumsi Pertalite juga naik menjadi 80,3 persen dari total konsumsi bensin nasional. Sebelum penyesuaian harga Pertamax, pada periode Januari-Mei 2026, pangsa Pertalite masih berada di level 75,4 persen.

Sebaliknya, konsumsi Pertamax mengalami penurunan. Setelah harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026, pangsa konsumsi BBM tersebut turun menjadi 18,8 persen dari sebelumnya 23,2 persen. Penjualan Pertamax Series, yang mencakup Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo, juga tercatat turun 18 persen atau sekitar 4.476 kL per hari dibandingkan rata-rata penjualan normal.