Inflasi Aceh Tembus 5,84 Persen, Harga Beras dan Cabai Merah Jadi Pemicu Utama
BPS mencatat inflasi tahunan Aceh melampaui target nasional. Kenaikan harga pangan, terutama beras dan cabai merah, menjadi penyebab utama.
 |
| Gambar Ilustrasi |
BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Aceh pada Juni 2026 mencapai 5,84 persen, jauh di atas sasaran inflasi nasional. Lonjakan harga pangan, terutama beras dan cabai merah, menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga di provinsi tersebut.
Pelaksana Harian Kepala BPS Aceh Abd Hakim mengatakan tekanan inflasi masih didominasi komoditas pangan strategis yang memiliki porsi besar dalam pengeluaran rumah tangga.
"Angka ini menunjukkan adanya tekanan kenaikan harga yang cukup tinggi jika dibandingkan kondisi bulan yang sama tahun lalu. Ini memang perlu menjadi perhatian karena berada di atas sasaran inflasi nasional," kata Abd Hakim di Banda Aceh, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurut dia, pergerakan harga komoditas pangan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari produksi, musim, hingga kelancaran distribusi antarwilayah. Kondisi pasokan juga berperan besar terhadap fluktuasi harga di pasar.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 2,95 persen. Komoditas yang paling besar memicu inflasi antara lain beras, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), tomat, minyak goreng, ikan tongkol, Sigaret Kretek Tangan (SKT), serta bawang merah.
Selain itu, harga makanan jadi, terutama nasi dengan lauk, juga memberikan andil signifikan terhadap inflasi karena sangat dipengaruhi kenaikan harga bahan baku pangan.
Di luar kelompok pangan, Abd Hakim mengatakan terdapat sejumlah komoditas yang turut mendorong inflasi, tetapi dipengaruhi faktor eksternal, seperti harga emas dan bahan bakar minyak yang mengikuti perkembangan pasar global.
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat Aceh mengalami inflasi bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,56 persen pada Juni 2026 dibandingkan Mei lalu.
Untuk menahan laju inflasi, BPS mendorong penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang.
Menurut Abd Hakim, distribusi yang lancar akan membantu menjaga harga tetap terjangkau di tingkat konsumen. Di sisi lain, komunikasi yang efektif kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak juga diperlukan untuk mengurangi tekanan permintaan terhadap komoditas tertentu.
"Kelancaran distribusi dapat menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Selain itu, komunikasi yang efektif kepada masyarakat terkait pola konsumsi yang bijak juga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap komoditas tertentu," ujarnya.
Baca Juga:
