Gubernur Aceh Dorong Sistem Resi Gudang Nilam, Bidik Stabilkan Harga Petani

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, didampingi Kepala Disperindag Aceh, T. Adi Darma, ST, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini, S.Sos, MM, saat menggelar Rapat Koordinasi Transformasi Tata Kelola dan Pengembangan Hilirisasi Nilam Aceh, di Ruang Rapat Asisten II, Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (22/7/2026).

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyiapkan langkah untuk menstabilkan harga nilam di tingkat petani melalui penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) sekaligus mendorong hilirisasi komoditas tersebut dengan pembangunan industri refinery. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi fluktuasi harga sekaligus meningkatkan nilai tambah minyak nilam Aceh di pasar global.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan pengembangan SRG dan hilirisasi menjadi solusi untuk memperkuat ekosistem bisnis nilam, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

"Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam," kata Gubernur Aceh melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis, 23 Juli 2026.

Menurut Nurlis, arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu, 22 Juli 2026. Rapat itu dilaksanakan atas instruksi Gubernur kepada Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha nilam.

Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, serta dihadiri perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Bank Aceh, dan pelaku usaha.

Dalam rapat tersebut terungkap paradoks yang dihadapi industri nilam Aceh. Di satu sisi, permintaan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru sekitar 1.600 ton. Indonesia memasok sekitar 90 persen kebutuhan dunia, dengan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Aceh. Namun, petani dan pelaku usaha di Aceh masih menghadapi persoalan harga yang berfluktuasi, keterbatasan pembiayaan, dan belum seragamnya kualitas bahan baku.

Robby mengatakan penerapan SRG diharapkan menjadi instrumen untuk mengurangi gejolak harga akibat praktik spekulasi.

"Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya," ujarnya.

Selain stabilisasi harga, Pemerintah Aceh juga menilai pembangunan industri refinery menjadi kebutuhan untuk meningkatkan nilai tambah minyak nilam. Menurut Robby, industri di Aceh harus mampu memenuhi empat syarat utama pasar global, yakni jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital.

Karena itu, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan, disertai pembinaan terpadu kepada petani, pembentukan asosiasi nilam, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Pemerintah Aceh juga menargetkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat dapat mempercepat terbentuknya industri nilam yang berdaya saing dan berorientasi ekspor.

Minyak Nilam Aceh selama ini dikenal memiliki kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai bahan pencampur utama dalam industri parfum, kosmetik, farmasi, dan aromaterapi di pasar internasional. Dengan penguatan tata kelola dan hilirisasi, pemerintah berharap komoditas tersebut mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.