DPRA Soroti Lambatnya Serapan Dana Transfer, Tingginya SILPA Dinilai Bisa Ganggu Otsus Aceh

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah Aceh mempercepat realisasi program yang didanai melalui Dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKD). Lambatnya serapan anggaran dinilai berpotensi memperbesar sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), yang dikhawatirkan memengaruhi pembahasan usulan penambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara DPRA dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat DPRA, Selasa, 30 Juni 2026.

Rapat dipimpin Ketua Satuan Tugas Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh DPRA, Abdurrahman Ahmad, sebagai tindak lanjut surat Satgas Nomor 16/Satgas PPBH-PA/VI/2026. Delapan SKPA hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pengairan, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Dalam rapat itu, anggota Satgas DPRA Irfansyah meminta pemerintah Aceh segera merealisasikan anggaran TKD yang telah ditransfer pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Menurut dia, tingginya SILPA menjadi salah satu sorotan pemerintah pusat ketika DPRA memperjuangkan usulan agar alokasi Dana Otsus Aceh ditingkatkan menjadi 2,5 persen.

Ia mengatakan, saat delegasi DPRA melakukan pembahasan di DPR RI, muncul pertanyaan mengenai perlunya tambahan dana Otsus apabila realisasi anggaran Pemerintah Aceh masih rendah dan menyisakan SILPA dalam jumlah besar.

Karena itu, Irfansyah menilai percepatan pelaksanaan program menjadi penting agar pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuan menyerap anggaran secara optimal sekaligus memperkuat argumentasi dalam memperjuangkan tambahan Dana Otsus.

Senada dengan itu, anggota Satgas DPRA Yahdi Hasan menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan pemerintah Aceh dalam mempercepat pembangunan daerah.

Ia meminta pemerintah Aceh segera mengeksekusi program-program yang dibiayai melalui dana transfer sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Yahdi juga mendorong Sekretaris Daerah Aceh mengatasi berbagai kendala administratif, termasuk persoalan kualifikasi pelaku usaha, agar proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, penyelesaian hambatan tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengurangi potensi keterlambatan penyerapan anggaran.