Bupati Aceh Besar Siapkan Transformasi Infrastruktur Hijau 2027–2029, Targetkan Ketahanan Wilayah Meningkat

Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menerima cinderamata usai mengikuti penutupan KPPD Angkatan III Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

JAKARTA – Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyiapkan program Transformasi Infrastruktur Hijau dan Ketahanan Wilayah 2027–2029 sebagai arah pembangunan daerah setelah menyelesaikan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Program tersebut menjadi rencana aksi yang wajib disusun setiap peserta KPPD dan akan diterapkan di daerah masing-masing. Di Aceh Besar, kebijakan itu difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana.

Dalam dokumen rencana aksi, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menargetkan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari kategori sedang menjadi tinggi pada 2029. Pemerintah juga merencanakan penyusunan zonasi infrastruktur hijau di kawasan pesisir dan perbukitan, serta normalisasi dan perlindungan vegetatif di sempadan sungai dan waduk yang dinilai kritis.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah akan membentuk Gugus Tugas Transformasi Hijau yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah. Program itu juga mencakup pembangunan berbasis zonasi ekologis dan pemberdayaan masyarakat melalui peran mukim serta gampong dalam pengelolaan lingkungan.

Muharram Idris menuntaskan KPPD yang berlangsung pada 14–24 Juli 2026. Program peningkatan kapasitas kepala daerah itu digelar Kemendagri bekerja sama dengan Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro Center, serta Lee Kuan Yew School of Public Policy.

Selama pelatihan, peserta memperoleh materi mengenai kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan, transformasi digital, pelayanan publik, hingga pembangunan berkelanjutan.

Pada penutupan kegiatan, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Sugeng Hariyono, menyampaikan bahwa kepala daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Menurut Kemendagri, KPPD dirancang agar kepala daerah tidak hanya memperkuat kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu menerjemahkan hasil pembelajaran menjadi kebijakan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.