Bank Tanah Siapkan 200 Hektare Lahan Reforma Agraria untuk Pabrik Hilirisasi Kelapa
Dari total 1.800 hektare lahan Reforma Agraria, sebagian dialokasikan untuk industri pengolahan kelapa guna mendukung hilirisasi nasional.
 |
| Gambar ilustrasi |
JAKARTA - Badan Bank Tanah (BBT) menyiapkan 200 hektare lahan Reforma Agraria di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk pembangunan pabrik hilirisasi kelapa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri pengolahan kelapa di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.
Kepala Divisi Perencanaan Strategis Badan Bank Tanah, Gatot Trihargo, mengatakan total lahan Reforma Agraria yang dipetakan di Halmahera Selatan mencapai 1.800 hektare. Selain untuk redistribusi kepada masyarakat, sebagian lahan akan dimanfaatkan guna mendukung investasi di sektor pengolahan kelapa.
"Kalau Reforma Agraria hanya dibagikan ke masyarakat tanpa dialokasikan untuk mendukung industri, tidak akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Gatot di Jakarta, seperti dikutip pada Minggu, 12 Juli 2026.
Menurut Gatot, Badan Bank Tanah telah menandatangani kerja sama awal dengan sejumlah calon investor yang berminat membangun fasilitas hilirisasi kelapa di wilayah tersebut. Namun, ia belum mengungkap identitas investor maupun nilai investasi karena masih dalam tahap pembahasan.
Sebelum proyek dijalankan, Badan Bank Tanah juga akan memastikan kesiapan pasokan bahan baku, aspek ketenagakerjaan, serta penerimaan masyarakat terhadap investasi yang masuk.
"Kami ingin memastikan pasokan kelapa terjaga karena itu menjadi kebutuhan utama investor. Selain itu, kesiapan tenaga kerja juga menjadi perhatian," ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah mendorong hilirisasi kelapa sebagai salah satu strategi meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan. Selama ini Indonesia masih mengekspor kelapa dalam bentuk gelondongan sehingga nilai ekonomi yang diperoleh relatif rendah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyebut Indonesia mengekspor sekitar 2,8 juta ton kelapa mentah setiap tahun dengan nilai sekitar Rp24 triliun. Menurut dia, apabila kelapa diolah menjadi produk turunan seperti santan, virgin coconut oil (VCO), dan produk olahan lainnya, nilai ekonominya dapat meningkat secara signifikan.
Pemerintah menilai pengembangan industri hilir kelapa tidak hanya berpotensi meningkatkan devisa, tetapi juga memperpanjang rantai pasok industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil kelapa seperti Maluku, Sulawesi, dan Sumatra.
Baca Juga:
