Aceh Utara Bentuk Sekolah Inovasi Daerah, Seluruh OPD Ditargetkan Lahirkan Inovasi Pelayanan Publik
Program Bappeda mendampingi ASN dari pelatihan hingga implementasi inovasi untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan kualitas layanan publik.
 |
| Kepala Bappeda Aceh Utara Luncurkan Sekolah Inovasi Daerah |
LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membentuk Sekolah Inovasi Daerah untuk mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Program yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu juga diarahkan untuk meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) yang menjadi salah satu indikator penilaian Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Bappeda Aceh Utara Adamy mengatakan Sekolah Inovasi Daerah disiapkan agar ASN mampu mengidentifikasi persoalan di unit kerja, merancang solusi, hingga menghasilkan inovasi yang memenuhi standar penilaian pemerintah pusat.
"Inovasi tidak hanya dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi, tetapi juga penyempurnaan tata kelola pemerintahan, efisiensi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Adamy di Lhoksukon, Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut dia, program tersebut dibangun untuk menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. ASN didorong melihat persoalan sebagai peluang memperbaiki layanan kepada masyarakat.
Sekretaris Bappeda Aceh Utara Inong Sofiarini mengatakan Sekolah Inovasi Daerah tidak berhenti pada pelatihan. Peserta akan didampingi hingga inovasi yang dirancang siap diterapkan di instansi masing-masing.
"Sekolah Inovasi Daerah dirancang agar setiap peserta mampu menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan secara konkret di unit kerja masing-masing," ujarnya.
Program yang dikelola Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda itu dilaksanakan secara bertahap melalui pelatihan, coaching clinic, mentoring, serta pendampingan penyusunan dokumen pendukung sesuai standar Kementerian Dalam Negeri.
Peserta juga dibekali materi mengenai analisis dampak, manajemen risiko, keberlanjutan inovasi, dan penyusunan business process untuk mendukung efisiensi birokrasi.
Selain menjadi ruang pembelajaran, Sekolah Inovasi Daerah dirancang sebagai forum kolaborasi antar-OPD untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan inovasi pemerintahan.
Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap inovasi tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Baca Juga:
