Stok Beras Bulog Pecah Rekor, Harga Justru Terus Naik. Apa yang Terjadi?

Petani sedang panen menggunakan sabit di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar. [Dok. Aceh Besar]

JAKARTA — Cadangan beras pemerintah mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Namun, melimpahnya stok belum mampu meredam kenaikan harga di pasar. Beras medium maupun premium terus mengalami kenaikan selama lima bulan berturut-turut dan masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Fenomena itu menghadirkan paradoks baru dalam tata kelola pangan nasional. Di satu sisi, pemerintah mengklaim pasokan beras sangat aman berkat tingginya produksi selama panen raya serta masifnya penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog. Di sisi lain, harga di tingkat penggilingan, grosir, hingga konsumen justru terus merangkak naik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga rata-rata nasional beras medium pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram, naik 0,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara harga beras premium naik menjadi Rp16.230 per kilogram atau meningkat 0,46 persen. Kedua harga tersebut masih berada di atas HET untuk wilayah Zona I yang masing-masing dipatok Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Pengamat pertanian Khudori menilai persoalan utama bukan sekadar besarnya kenaikan harga, melainkan tren kenaikan yang berlangsung terus-menerus sejak awal tahun.

"Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik," kata Khudori.

Menurut dia, kondisi tersebut tergolong anomali karena terjadi saat Indonesia baru saja melewati panen raya pada Februari hingga Mei 2026. Dalam situasi normal, lonjakan produksi seharusnya menambah pasokan dan menekan harga. Yang terjadi justru sebaliknya.

Beras bahkan masih menjadi salah satu penyumbang inflasi selama lima bulan berturut-turut. Meski bukan penyumbang terbesar, komoditas ini memiliki dampak luas terhadap daya beli masyarakat karena merupakan kebutuhan pokok hampir seluruh rumah tangga.

Khudori menilai kenaikan harga beras tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Harga Gabah Kering Panen kini semakin sulit ditemukan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Data Badan Pangan Nasional menunjukkan rata-rata harga gabah nasional meningkat dari Rp6.951 per kilogram pada 7 Juni menjadi Rp6.993 per kilogram pada 20 Juni 2026. Di sejumlah sentra produksi seperti Lampung dan Jawa Timur, harga gabah bahkan telah mencapai Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

Kenaikan harga gabah otomatis meningkatkan biaya produksi beras. Persoalannya, HET yang berlaku saat ini masih menggunakan asumsi harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Akibatnya, produsen menghadapi tekanan margin ketika harus menjual beras sesuai ketentuan pemerintah, sementara biaya bahan baku terus meningkat.

Salah satu dampaknya mulai terlihat di pasar. Ketersediaan beras premium di sejumlah jaringan ritel modern semakin terbatas.

Persaingan memperoleh gabah juga semakin ketat setelah produksi mulai menurun pascapanen raya. BPS memperkirakan produksi gabah kering giling (GKG) pada Juni 2026 hanya sekitar 4,05 juta ton, turun sekitar 18 persen dibandingkan Mei yang mencapai 4,94 juta ton. Produksi diperkirakan kembali meningkat pada Juli, namun volumenya masih jauh di bawah puncak panen Maret yang mencapai 8,71 juta ton.

Pada saat yang sama, Bulog masih agresif menyerap gabah dan beras untuk memenuhi target pengadaan 4 juta ton. Hingga pertengahan Juni, realisasi serapan telah mencapai sekitar 3,14 juta ton beras.

Khudori juga menilai berkurangnya distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ikut mengurangi kemampuan pemerintah mengendalikan harga.

Sepanjang Maret hingga 20 Juni 2026, penyaluran beras SPHP hanya mencapai sekitar 361.667 ton atau rata-rata 3.229 ton per hari. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga pengaruhnya terhadap pembentukan harga pasar menjadi terbatas.

Padahal, Bulog saat ini menguasai sekitar 5,2 juta ton cadangan beras pemerintah, jumlah tertinggi sepanjang sejarah.

"Dengan stok beras di gudang Bulog sebesar 5,2 juta ton, ada kebutuhan mendesak untuk segera mengeluarkan cadangan beras pemerintah," ujar Khudori.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Indef Afaqa Hudaya. Menurut dia, faktor domestik kini jauh lebih menentukan dibandingkan faktor global dalam pembentukan harga beras nasional.

Harga gabah yang tinggi, kebijakan penyerapan pemerintah, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi menjadi faktor utama yang menjaga harga beras tetap tinggi.

Meski produksi beras pada April hingga Juni diperkirakan turun sekitar 8,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Afaqa menilai risiko kekurangan pasokan masih terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras yang besar.

Ia memperkirakan harga beras pada semester II 2026 masih bertahan di level tinggi atau hanya mengalami kenaikan moderat. Namun, tekanan harga dapat ditekan apabila pemerintah mengoptimalkan penyaluran cadangan beras pemerintah, memperluas distribusi SPHP, dan memperkuat operasi pasar.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional berada dalam kondisi aman. Menurut dia, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 5,2 juta hingga 5,3 juta ton dan dinilai cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir 2026, bahkan memasuki 2027.

"Insya Allah aman sampai Desember. Bahkan sampai Mei tahun depan pun cukup," kata Amran.

Pemerintah memperkirakan stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton. Dengan jumlah tersebut, Indonesia diproyeksikan masih memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar lima bulan sebelum memasuki panen raya berikutnya.

Namun, perkembangan harga beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa melimpahnya stok belum otomatis membuat harga beras lebih terjangkau. Tantangan pemerintah kini bukan lagi memastikan beras tersedia, melainkan memastikan cadangan yang besar benar-benar efektif meredam harga di pasar. [Bisnis]