Prabowo Ungkap 240 BUMN Sudah Ditutup: Rugi Terus, Direksinya Malah Minta Bonus

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rugi dan menjadi beban negara. Prabowo pun jengkel, para direksi di BUMN itu malah meminta bonus.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terus merugi dan membebani keuangan negara. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya penataan perusahaan pelat merah agar lebih efisien dan produktif.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN di Indonesia jauh lebih banyak dari yang selama ini ia perkirakan.

“Waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Ternyata jumlahnya lebih dari 1.000,” kata Prabowo.

Menurut dia, banyak perusahaan milik negara tersebut tidak memberikan keuntungan dan justru menjadi beban anggaran. Kondisi itu, kata Prabowo, diperparah oleh tingginya biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris di sejumlah BUMN yang tetap berjalan meskipun perusahaan mengalami kerugian.

Prabowo menyoroti praktik pemberian bonus di perusahaan yang kinerjanya tidak menghasilkan keuntungan. Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

“Sudah rugi, minta bonus lagi,” ujarnya.

Presiden mengatakan pemerintah kini tengah melakukan konsolidasi dan rasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Dari proses tersebut, sebanyak 240 BUMN telah dihentikan operasionalnya karena dinilai tidak memiliki prospek dan terus mencatat kerugian.

“Sekarang kita tutup 240 BUMN. Tidak ada yang untung, rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat,” kata Prabowo.

Menurut dia, langkah penutupan tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi BUMN yang lebih luas. Pemerintah bahkan menargetkan jumlah perusahaan yang ditutup dapat mencapai sekitar 800 entitas.

Meski tidak merinci perusahaan yang dimaksud maupun mekanisme penutupannya, Prabowo menyebut kebijakan tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir memang mendorong penataan BUMN melalui restrukturisasi, merger, pembubaran perusahaan yang tidak produktif, hingga penguatan tata kelola korporasi. Langkah itu ditempuh untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal negara sekaligus memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Prabowo menegaskan perusahaan negara seharusnya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara.

“Ini perusahaan negara, milik rakyat,” katanya.[]