Prabowo Bongkar Potensi Kebocoran Raksasa Ekonomi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. Foto: BPMI Setpres

JAKARTA - Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto mengungkap sebuah persoalan lama yang selama ini jarang muncul ke permukaan. Menurut dia, Indonesia telah kehilangan potensi ekonomi dalam jumlah yang sangat besar akibat praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Prabowo menyebut kerugian yang dialami Indonesia mencapai lebih dari US$900 miliar. Angka itu setara ribuan triliun rupiah dan, menurut Presiden, telah menggerus potensi pertumbuhan ekonomi nasional selama bertahun-tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis Atlantico saat kunjungan kenegaraannya ke Paris pada 26–28 Mei 2026.

“Tanpa itu, ekonomi kami tidak akan bernilai US$1,5 triliun, melainkan US$2,4 triliun,” kata Prabowo dikutip dari Bisnis (8/6).

Pernyataan itu menjadi salah satu pengungkapan paling gamblang dari kepala negara mengenai praktik yang selama ini kerap menjadi perhatian ekonom dan otoritas keuangan.

Dalam praktik perdagangan internasional, under-invoicing terjadi ketika nilai barang ekspor atau impor yang dilaporkan lebih rendah dibanding nilai transaksi sebenarnya. Tujuannya beragam, mulai dari mengurangi kewajiban pajak, menghindari bea masuk, hingga memindahkan keuntungan ke luar negeri.

Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan, sementara devisa yang seharusnya masuk ke dalam sistem keuangan nasional mengalir ke yurisdiksi lain.

Bagi Indonesia, persoalan tersebut bukan sekadar soal kehilangan penerimaan negara. Dampaknya jauh lebih luas karena berkaitan langsung dengan kekuatan ekonomi nasional.

Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini juga tengah membenahi persoalan lain yang selama ini menyertai surplus perdagangan Indonesia.

Meski neraca perdagangan secara konsisten mencatat angka positif dalam beberapa tahun terakhir, tidak seluruh hasil ekspor itu kembali berputar di dalam negeri.

“Modal-modal tersebut tidak tetap berada di sistem perbankan Indonesia,” ujarnya.

Fenomena itu selama ini menjadi perhatian pemerintah dan otoritas moneter. Indonesia memang rutin membukukan surplus perdagangan, terutama dari ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, dan berbagai produk mineral lainnya.

Namun surplus perdagangan yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan kuatnya likuiditas domestik apabila devisa hasil ekspor lebih banyak disimpan di luar negeri.

Karena itu, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mulai memperketat berbagai aturan terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Kebijakan tersebut bertujuan memastikan sebagian besar hasil ekspor tetap berada dalam sistem keuangan nasional sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat cadangan devisa, stabilitas nilai tukar, serta pembiayaan pembangunan.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo mengisyaratkan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah korektif meskipun berpotensi menimbulkan resistensi dari sebagian pelaku usaha.

Menurut dia, sejumlah kebijakan baru memang dapat mengubah pola bisnis yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun.

Namun pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Beberapa perubahan yang kami lakukan mungkin mengganggu kebiasaan lama dalam jangka pendek, tetapi semuanya dilakukan demi kepentingan negara dalam jangka panjang,” kata Prabowo.

Pernyataan itu mencerminkan arah kebijakan ekonomi pemerintah yang semakin menekankan aspek kedaulatan ekonomi dan optimalisasi manfaat sumber daya nasional.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa setiap dolar hasil ekspor Indonesia memberikan dampak maksimal bagi perekonomian domestik.

Sebab bagi Prabowo, persoalan terbesar bukan semata menghasilkan surplus perdagangan, melainkan memastikan hasil surplus itu benar-benar tinggal, berputar, dan memberi manfaat di dalam negeri.

Jika kebocoran yang selama ini terjadi dapat ditutup, pemerintah meyakini ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh lebih besar dibanding yang selama ini terlihat dalam statistik resmi. Sebuah ambisi yang, jika berhasil diwujudkan, dapat mengubah peta ekonomi nasional dalam satu dekade mendatang.