Kemenpar Dorong Bebas Visa, Bidik Lonjakan Wisatawan dan Devisa Pariwisata

Foto:Ilustrasi/Dok.Kemenpar

JAKARTA — Kementerian Pariwisata kembali mengusulkan perluasan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) sebagai strategi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan ketat antarnegara dalam menarik wisatawan mancanegara.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mengatakan kemudahan akses masuk menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Menurut dia, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan untuk menarik lebih banyak pelancong asing.

“Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi, Kamis, 25 Juni 2026.

Widiyanti menilai kebijakan bebas visa tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata semata, tetapi juga memiliki efek berantai terhadap perekonomian. Peningkatan jumlah wisatawan asing berpotensi mendorong konsumsi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah tujuan wisata.

Menurut dia, bebas visa perlu dipandang sebagai instrumen daya saing nasional yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian.

Kementerian Pariwisata mencontohkan pengalaman Indonesia saat memberlakukan fasilitas bebas visa bagi 169 negara pada 2016. Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) dan Oxford Economics, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara hingga 24 persen dan mendukung penciptaan sekitar 400 ribu lapangan kerja.

Kementerian juga menyebut hasil evaluasi lanjutan dengan menggunakan data kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 menunjukkan dampak kebijakan tersebut bahkan diperkirakan mencapai 32,4 persen terhadap peningkatan permintaan wisatawan asing.

Data tersebut, menurut Widiyanti, menunjukkan adanya hubungan kuat antara kemudahan akses perjalanan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional.

Meski demikian, jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih lebih terbatas dibandingkan sejumlah negara pesaing di kawasan seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kondisi itu dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Widiyanti menegaskan kebijakan visa tetap harus dirumuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kepentingan nasional. Namun, di saat yang sama, Indonesia juga perlu menjaga daya saing agar tidak tertinggal dari negara-negara lain yang agresif membangun industri pariwisatanya.

Karena itu, Kementerian Pariwisata mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema bebas visa yang dinilai paling tepat bagi Indonesia.

“Kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global,” kata Widiyanti.