Kantin Sekolah Jadi Opsi Baru MBG, BGN Cari Cara Efisien Layani Daerah 3T

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional memasuki fase penyesuaian. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mencari formulasi yang lebih fleksibel agar layanan tetap menjangkau anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Salah satu opsi yang kini dikaji adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah dan dapur umum milik komunitas maupun perusahaan, sebagai pusat penyediaan makanan bergizi. Dengan skema itu, pemerintah tidak perlu membangun dapur baru di setiap lokasi yang menjadi sasaran program.

Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan pendekatan tersebut muncul setelah pihaknya menemukan sejumlah wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dianggap kurang efektif.

“Misalnya di daerah terpencil, jumlah muridnya hanya sekitar seratus orang. Tidak mungkin juga harus membangun dapur baru. Kalau di sana sudah ada kantin sekolah yang berfungsi baik, itu bisa dimanfaatkan,” kata Nanik usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut dia, pola serupa juga dapat diterapkan di berbagai daerah kepulauan yang memiliki karakteristik serupa. Saat melakukan kunjungan ke kawasan timur Indonesia, Nanik menemukan sejumlah lokasi yang telah memiliki fasilitas dapur umum hasil program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Di salah satu pulau di Raja Ampat, misalnya, terdapat dapur umum yang dibangun oleh perusahaan energi untuk melayani masyarakat setempat. Fasilitas tersebut dinilai dapat langsung diintegrasikan ke dalam pelaksanaan MBG tanpa harus mengeluarkan biaya pembangunan baru.

“Kalau sudah ada dapur yang layak digunakan, kenapa harus membangun lagi. Yang penting standar keamanan pangan dan kualitas gizinya terpenuhi,” ujarnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi yang sedang disusun BGN. Selain mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia diharapkan mampu mempercepat perluasan cakupan program ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Di balik kebijakan itu terdapat pertimbangan fiskal yang tidak kecil. Program MBG dirancang untuk menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena itu, setiap skema pelaksanaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Nanik menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan yang diterima peserta didik. Standar operasional dapur, kualitas bahan makanan, hingga pengawasan distribusi tetap menjadi aspek yang akan diperketat.

“Prinsipnya bukan sekadar memberi makan, tetapi memastikan makanan yang diterima benar-benar aman, sehat, dan bergizi,” katanya.

Kebijakan ini juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dengan berbagai pihak. Selain kantin sekolah, fasilitas milik badan usaha, yayasan sosial, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga keagamaan dapat menjadi bagian dari ekosistem penyediaan layanan MBG, terutama di kawasan yang sulit dijangkau pembangunan infrastruktur baru.

Bagi pemerintah, pendekatan tersebut bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga upaya mempercepat pemerataan akses gizi bagi anak-anak Indonesia. Di banyak wilayah 3T, persoalan utama bukan ketiadaan program, melainkan keterbatasan sarana dan mahalnya biaya pembangunan fasilitas pendukung.

Karena itu, alih-alih membangun dari nol, BGN kini memilih memanfaatkan apa yang sudah ada. Sebuah langkah yang diharapkan dapat membuat program makan bergizi menjangkau lebih banyak anak, dengan biaya yang lebih terkendali dan pelaksanaan yang lebih cepat.