Ayahwa Jemput Dukungan Pusat, Perjuangkan Rumah ASN dan Hunian Korban Banjir Aceh Utara
JAKARTA — Upaya mempercepat pemulihan pascabanjir sekaligus menjawab kebutuhan perumahan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mendatangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta untuk membahas sejumlah program strategis yang dinilai mendesak bagi daerahnya.
Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Ayahwa membawa dua agenda utama: penyediaan rumah subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) serta percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir yang masih menanti kepastian tempat tinggal.
Menurut Ayahwa, kebutuhan hunian yang layak tidak hanya menjadi persoalan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menyentuh kalangan ASN yang membutuhkan akses perumahan dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
“Pertemuan ini merupakan langkah koordinasi langsung guna mempercepat realisasi program strategis, khususnya pemenuhan kebutuhan hunian di Aceh Utara,” kata Ayahwa dalam keterangannya di Jakarta.
Usulan rumah subsidi bagi ASN menjadi salah satu fokus pembahasan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di daerah.
Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada nasib ribuan warga yang terdampak banjir besar di penghujung 2025 lalu. Hingga kini, sebagian korban masih menunggu realisasi pembangunan hunian tetap yang dijanjikan sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Karena itu, Ayahwa meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar proses pembangunan hunian tetap dapat dipercepat. Kehadiran rumah permanen dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal setelah berbulan-bulan menghadapi ketidakpastian.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan perkembangan pendataan korban serta kesiapan berbagai aspek administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Ayahwa menegaskan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PKP guna memastikan seluruh tahapan, mulai dari verifikasi data hingga pembangunan fisik, berjalan sesuai target.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak, terutama korban bencana yang masih menanti kepastian masa depan.
“Pemerintah daerah berkomitmen mengawal seluruh proses agar pembangunan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menjemput dukungan pemerintah pusat. Di tengah upaya pemulihan pascabanjir yang masih berlangsung, keberadaan rumah layak huni dinilai bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan fondasi penting untuk mengembalikan rasa aman dan harapan masyarakat yang terdampak bencana.
Baca Juga:
