Wakil Ketua DPRK Bireuen Ingatkan: MoU Jangan Sekadar Seremoni, Petani Harus Jadi Penerima Manfaat Utama

BIREUEN- Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bireuen agar nota kesepahaman (MoU) dengan Perum Bulog terkait pembangunan infrastruktur pascapanen tidak berhenti sebagai agenda seremonial dan pencitraan administratif semata.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penandatanganan MoU antara Pemkab Bireuen dan Perum Bulog tentang pembangunan infrastruktur pascapanen di Pendopo Bireuen, Jumat (8/5/2026).

Menurut Surya Dharma, masyarakat sudah terlalu sering disuguhi penandatanganan kerja sama besar yang ramai diberitakan di awal, namun minim realisasi dan tidak memberi dampak nyata bagi rakyat.

“Kami mendukung setiap investasi dan kerja sama strategis yang masuk ke Bireuen. Tetapi publik tidak ingin melihat MoU yang hanya ramai saat penandatanganan lalu hilang tanpa kepastian. Jangan sampai ini kembali berakhir di meja penandatanganan saja,” tegasnya.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen membuka secara transparan seluruh roadmap kerja sama kepada publik, mulai dari tahapan pembangunan, skema pembiayaan, target operasional, kapasitas produksi, hingga proyeksi manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat, khususnya petani.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya dijadikan penonton dalam proyek yang diklaim membawa perubahan bagi sektor pertanian daerah.

“Pemkab harus berani menjelaskan secara terbuka apa targetnya, kapan mulai dibangun, siapa yang terlibat, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Jangan biarkan masyarakat hanya mendengar jargon investasi tanpa mengetahui arah dan progres yang jelas,” ujarnya.

Surya Dharma juga mengingatkan bahwa pembangunan sektor pascapanen tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik bernilai besar, tetapi gagal menyentuh persoalan utama yang selama ini dihadapi petani di Bireuen.

Ia menyoroti masih lemahnya posisi tawar petani saat musim panen, anjloknya harga gabah, hingga dominasi tengkulak dalam rantai distribusi hasil pertanian.

“Jangan sampai bangunannya megah, tetapi petani tetap kesulitan menjual gabah, harga jatuh saat panen, dan distribusi masih dikuasai tengkulak. Ukuran keberhasilan bukan pada berdirinya gedung, melainkan pada meningkatnya kesejahteraan petani,” katanya.

Menurut dia, keberadaan fasilitas pascapanen seharusnya mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi petani, menjaga stabilitas harga, mengurangi kehilangan hasil panen, sekaligus mendorong lahirnya sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkeadilan.

Politikus PKB itu juga menegaskan bahwa DPRK Bireuen akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap realisasi kerja sama tersebut agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.

“Kami akan mengawasi secara ketat. Jangan sampai proyek besar masuk ke daerah, tetapi manfaatnya hanya dirasakan segelintir pihak. Petani harus menjadi penerima manfaat utama, bukan sekadar penonton di tanahnya sendiri,” tutupnya.(Rel)