Mualem Mengetuk Pintu Kemenkeu untuk Tambahan Anggaran Aceh

BANDA ACEH - Di tengah tekanan fiskal daerah dan berbagai persoalan yang belum selesai di Aceh, Muzakir Manaf memilih langsung datang ke pusat kekuasaan anggaran negara. Kamis, 14 Mei 2026, Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem itu beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Robert Leonard Marbun, di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Agenda pertemuan itu sederhana tapi penting: meminta penambahan anggaran untuk Aceh.

“Membahas permintaan penambahan anggaran untuk Aceh. Kita berusaha maksimal untuk rakyat Aceh,” kata Mualem melalui juru bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Berapa angka yang diajukan? Pemerintah Aceh belum membuka rinciannya. Mualem, kata Nurlis, memilih menunggu kepastian dari pemerintah pusat sebelum menyampaikan nominal kepada publik.

“Kementerian Keuangan berjanji mengakomodir permintaan kita, semoga sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Mualem.

Pertemuan itu berlangsung di tengah situasi Aceh yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, sementara kebutuhan anggaran daerah terus meningkat, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program sosial masyarakat.

Nurlis mengatakan Mualem dalam sepekan terakhir berada di Jakarta untuk membuka berbagai peluang bagi Aceh. Tidak hanya soal anggaran, tetapi juga menjajaki dukungan kementerian dan peluang investasi.

“Beliau bekerja keras untuk Aceh,” kata Nurlis.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Teuku Irsyadi. Sementara dari pihak Kemenkeu hadir sejumlah pejabat strategis, di antaranya Subandono, Jaka Sucipta, serta Wiwin Istianti.

Kehadiran pejabat yang menangani dana perimbangan dan otonomi khusus menunjukkan bahwa pembahasan tak sekadar formalitas. Aceh, dengan status kekhususannya, memiliki kebutuhan fiskal yang berbeda dibanding daerah lain.

Menurut Nurlis, Mualem secara terbuka menyampaikan kondisi dan kebutuhan Aceh saat ini kepada pemerintah pusat. “Beliau membuka secara terang tentang kebutuhan Aceh saat ini,” katanya.

Bagaimana hasil akhirnya? Belum ada keputusan resmi. Namun Pemerintah Aceh berharap komunikasi itu dapat membuka ruang tambahan dukungan anggaran bagi daerah.

Di Jakarta, lobi anggaran memang bukan hal baru. Namun bagi Aceh, setiap tambahan dana bukan hanya soal angka di atas kertas APBA, melainkan menyangkut harapan memperbaiki kondisi ekonomi dan pelayanan publik yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.