JASA Tegaskan Diri sebagai Mitra Kritis Pemerintah Aceh, Dorong Anak Syuhada Mandiri dan Berdaya

BANDA ACEH- Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) menegaskan posisinya bukan sekadar organisasi sosial pascakonflik, tetapi sebagai kekuatan masyarakat sipil yang siap menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis Pemerintah Aceh dalam mengawal kebijakan pro rakyat.

Penegasan itu disampaikan dalam audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) JASA bersama Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.I.P., MPA, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Jumat (8/5/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Aceh Dr. A. Murtala, M.Si, Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus, SKM, M.Kes, jajaran SKPA terkait, serta pengurus dan perwakilan JASA dari berbagai kabupaten/kota di Aceh.

Ketua DPP JASA, Bukhari, SE, menegaskan organisasi yang dipimpinnya ingin hadir sebagai pengawal kebijakan publik agar seluruh program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah, terutama korban konflik dan generasi anak syuhada.

“JASA tidak ingin hanya menjadi penonton. Kami siap mendukung, mengawal, memberi masukan, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Bukhari.

Menurutnya, Aceh membutuhkan gerakan sosial yang tidak terjebak pada romantisme masa konflik, tetapi fokus membangun masa depan generasi muda yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing.

Sejak berdiri pada Desember 2015, kata Bukhari, JASA telah terbentuk di 18 kabupaten/kota di Aceh. Kini organisasi tersebut mulai diarahkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam audiensi itu, JASA juga memaparkan rencana pengembangan program kewirausahaan sosial berbasis creative hub yang akan difokuskan untuk pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi kreatif, hingga pembinaan generasi muda anak syuhada.

Bukhari menilai selama ini anak-anak syuhada terlalu lama ditempatkan sebagai objek bantuan sosial. Padahal, mereka membutuhkan akses pendidikan, keterampilan, dan ruang tumbuh yang layak agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.

“Anak-anak syuhada tidak boleh terus hidup dalam stigma korban konflik. Mereka harus tumbuh menjadi generasi yang mandiri, berpendidikan, dan mampu membangun masa depan Aceh,” tegasnya.

Ia menambahkan, perjuangan JASA hari ini bukan lagi soal mengenang luka konflik semata, melainkan memastikan lahirnya generasi Aceh yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketergantungan ekonomi.

“Kami ingin melahirkan generasi yang merdeka. Merdeka dari kebodohan dan kemiskinan,” katanya.

Selain fokus pada penguatan ekonomi dan pendidikan, JASA juga berencana melakukan pendataan menyeluruh terhadap anak-anak syuhada di seluruh Aceh pada tahun 2026. Pendataan tersebut dinilai penting agar program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan reintegrasi sosial berjalan lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyambut positif komitmen JASA dalam mendukung pembangunan Aceh pascaperdamaian. Ia menilai organisasi masyarakat seperti JASA memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif.

“JASA harus menjadi bagian penting dalam membantu Pemerintah Aceh membangun daerah yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” ujar M. Nasir.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan organisasi melalui konsolidasi internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program kerja yang terukur agar JASA berkembang menjadi organisasi modern dan produktif.

Dukungan terhadap agenda pembangunan Aceh juga disampaikan Ketua JASA Bireuen, Mauliadi. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengawal setiap program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Demi Aceh yang lebih jroh dan bermartabat, kami siap berjalan bersama pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan JASA Aceh Jaya mengingatkan bahwa agenda reintegrasi pascakonflik tidak boleh berhenti meski perdamaian Aceh telah berjalan hampir dua dekade.

Menurut mereka, perdamaian yang berkelanjutan tidak cukup hanya dijaga melalui stabilitas politik, tetapi juga harus diwujudkan lewat keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat terdampak konflik.(Rel)