HRD Serap Aspirasi Warga Aceh Utara, Tegaskan Komitmen Perjuangkan Infrastruktur dan Irigasi

ACEH UTARA- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Ruslan Daud (HRD), kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat Aceh, khususnya sektor infrastruktur dan pertanian di Kabupaten Aceh Utara.

Komitmen tersebut disampaikan HRD saat menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda silaturahmi dan syukuran safar haji Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PKB Aceh, Tgk. Mujlisal, yang berlangsung di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (3/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, di mana sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, serta petani menyampaikan beragam persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi kendala utama bagi kehidupan dan aktivitas ekonomi warga.

Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah belum optimalnya fungsi Bendung Irigasi Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase yang terletak di perbatasan Desa Lubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, dan Desa Maddi, Kecamatan Nibong, Aceh Utara.

Masyarakat menyampaikan apresiasi kepada H. Ruslan Daud atas perjuangannya dalam mendorong pembangunan bendung tersebut. Namun demikian, mereka menilai manfaat bendung belum sepenuhnya dirasakan petani lantaran jaringan irigasi yang mengalami kerusakan di sejumlah titik, sedimentasi, serta pendangkalan saluran yang menyebabkan air belum dapat mengalir optimal ke areal persawahan.

Akibat kondisi tersebut, ribuan hektare lahan pertanian di kawasan Aceh Utara masih mengalami kekeringan dan belum dapat digarap secara maksimal. Para petani pun berharap pemerintah pusat dapat kembali mengalokasikan anggaran untuk normalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Krueng Pase agar fungsi pengairan dapat berjalan efektif dan produktivitas pertanian kembali pulih.

“Kami berharap Pak Ruslan Daud kembali memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat untuk normalisasi dan perbaikan jaringan irigasi DI Krueng Pase. Sudah bertahun-tahun sawah masyarakat terlantar karena kekurangan air,” ujar salah seorang perwakilan petani dalam forum tersebut.

Selain persoalan irigasi, masyarakat juga mengeluhkan kondisi sejumlah ruas jalan di Aceh Utara yang dinilai rusak parah dan menghambat mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian. Mereka meminta dukungan HRD untuk memperjuangkan anggaran melalui skema APBN, termasuk program pembangunan Inpres Jalan Daerah (IJD) guna mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah.

Tokoh masyarakat Tanah Luas, Nasruddin, mewakili warga menyampaikan harapan agar perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur Aceh Utara dapat terus ditingkatkan.

“Kami memohon kepada Pak Ruslan untuk terus memperjuangkan anggaran dari pusat demi pembangunan berbagai infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Aceh Utara,” kata Nasruddin.

Menanggapi aspirasi tersebut, H. Ruslan Daud menegaskan bahwa sektor pertanian dan infrastruktur merupakan dua pilar utama yang harus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Menurutnya, keberadaan Irigasi DI Krueng Pase sangat vital karena menjadi penopang utama aktivitas pertanian masyarakat dan memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di Aceh Utara.

“Irigasi DI Krueng Pase adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Jika pengairan kembali normal, maka lahan pertanian yang selama ini terbengkalai bisa kembali produktif dan petani dapat bangkit secara ekonomi,” tegas HRD.

Terkait usulan pembangunan jalan dan perbaikan infrastruktur lainnya, HRD menyatakan siap mengawal dan memperjuangkan kebutuhan tersebut di tingkat pusat. Namun, ia menekankan bahwa percepatan realisasi pembangunan juga memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat agar seluruh program pembangunan dapat terealisasi secara maksimal,” pungkasnya.

Penyerapan aspirasi ini menegaskan peran strategis wakil rakyat sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Di tengah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Aceh Utara, kehadiran negara melalui dukungan infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong kebangkitan sektor pertanian secara berkelanjutan.(Rel)