Demo Jilid III Guncang Kantor Bupati Bireuen, Warga Desak Usut Tuntas Izin Sawit Pemicu Bencana

BIREUEN- Gelombang protes rakyat kembali mengguncang pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Untuk ketiga kalinya, masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen turun ke jalan menggelar aksi damai di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Desa Cot Gapu, Kota Juang, Senin (4/5/2026).

Aksi jilid III ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa datang membawa kemarahan, luka, dan tuntutan yang belum juga dijawab negara. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas mengusut dugaan carut-marut perizinan perkebunan kelapa sawit yang dituding menjadi salah satu pemicu utama bencana ekologis di wilayah itu.

Sejak pukul 09.00 WIB, massa dari berbagai kecamatan mulai memadati kawasan kantor bupati. Mereka datang dari desa-desa terdampak banjir dan longsor, terdiri dari perempuan, laki-laki, pemuda hingga orang tua. Sebagian besar merupakan warga yang menjadi korban langsung bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu-bencana yang hingga kini masih menyisakan trauma, kerugian, dan ketidakadilan.

Di tangan mereka, terbentang karton-karton protes berisi kritik keras terhadap pemerintah daerah. Nada tuntutan warga tegas: hentikan pembiaran, usut tuntas izin sawit, dan bongkar aktor di balik kerusakan hutan Bireuen.

Bagi warga, bencana yang menghantam Bireuen bukan semata musibah alam, melainkan buah dari kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung bertahun-tahun. Mereka menuding alih fungsi hutan di kawasan pegunungan menjadi perkebunan sawit, ditambah praktik penebangan liar yang diduga berlangsung sistematis, telah merusak daerah tangkapan air dan memicu banjir bandang yang memorak-porandakan permukiman warga.

“Ini bukan sekadar banjir. Ini bencana ekologis akibat kerakusan dan pembiaran,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando, disambut sorak massa.

Warga menilai, kerusakan yang mereka tanggung tidak sebanding dengan respons pemerintah yang dinilai hanya sebatas bantuan darurat, seperti sembako dan rumah duafa. Padahal, kata mereka, yang hilang bukan hanya harta benda, tetapi juga nyawa, mata pencaharian, dan masa depan keluarga.

“Jangan bungkam penderitaan rakyat dengan bantuan simbolik. Kami kehilangan rumah, sawah, kebun, bahkan keluarga. Ini harus dipertanggungjawab kan,” seru seorang ibu korban banjir dalam orasinya.

Selain mendesak audit total terhadap seluruh izin perkebunan sawit di Bireuen, massa juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan pelanggaran hukum dalam proses perizinan, dugaan perambahan kawasan hutan secara ilegal, hingga potensi kebocoran pajak dari aktivitas perusahaan perkebunan.

Warga menduga, sejumlah perusahaan sawit tidak hanya beroperasi di atas persoalan legalitas yang patut dipertanyakan, tetapi juga diduga mengabaikan kewajiban fiskal kepada daerah. Jika benar, maka kerusakan lingkungan dan penderitaan rakyat justru berbanding terbalik dengan keuntungan yang dinikmati segelintir pihak.

Secara bergantian, para pendemo menegaskan bahwa banjir dan longsor yang menerjang Bireuen pada akhir 2025 bukan sekadar bencana musiman. Mereka menyebutnya sebagai akumulasi dari pembiaran panjang terhadap perusakan hutan yang kini telah menghancurkan bentang alam, merusak infrastruktur vital seperti Bendungan Pante Lhong, dan melumpuhkan sendi ekonomi masyarakat.

Aksi ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa kesabaran warga mulai mencapai batas. Jika negara terus abai, rakyat memastikan suara perlawanan akan terus membesar.

“Kami tidak akan berhenti. Kami akan terus datang sampai hutan diselamatkan, izin bermasalah dibongkar, dan para pelaku diproses hukum,” tegas massa.

Demo jilid III di Bireuen menjadi penanda bahwa kemarahan publik tak lagi bisa diredam dengan janji dan bantuan sesaat. Di tengah luka para korban, satu tuntutan menggema paling keras: selamatkan hutan Bireuen, adili perusaknya.(Rel)