Dirjen Perumahan Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Bireuen, Pemkab Dorong Percepatan Huntap dan Pemulihan Infrastruktur

BIREUEN-Pemerintah Kabupaten Bireuen terus mendorong percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025 lalu. Komitmen tersebut diperkuat melalui kunjungan kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, ke Kabupaten Bireuen, Jumat (8/5/2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna memastikan penanganan dampak bencana berjalan terukur, terpadu, dan berbasis data akurat. Rapat koordinasi berlangsung di ruang kerja Bupati Bireuen dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Turut hadir dalam pertemuan itu tim dari Kementerian Dalam Negeri, Kolonel Feksi dari Tim Posko Pusat Nasional, Kombes Suwinto, Tim Data Posko Kemendagri, Kasdim 0111/Bireuen, Kabag Ops Polres Bireuen, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, serta sejumlah kepala SKPK terkait.

Dalam arahannya, Dirjen Perumahan Perdesaan menegaskan bahwa validitas data menjadi aspek paling krusial dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Karena itu, pemerintah pusat meminta seluruh tim teknis segera melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap kerusakan yang terjadi di lapangan.

Pendataan tersebut mencakup infrastruktur jalan, jembatan permanen maupun non permanen seperti jembatan bailey, aramco, dan jembatan kayu, hingga kerusakan sektor pertanian termasuk area cetak sawah yang terdampak banjir bandang.

“Data yang akurat menjadi dasar utama dalam menentukan langkah penanganan dan pembangunan kembali. Karena itu seluruh kerusakan harus diverifikasi secara detail agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegas Dr. Imran dalam rapat koordinasi tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Posko Satuan Tugas (Satgas) Bersama yang melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, tenaga kesehatan, serta pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan satgas terpadu sangat penting untuk menjaga sinkronisasi data dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan koordinasi yang solid, proses penyaluran bantuan maupun pelaksanaan pembangunan fisik dinilai akan lebih efektif dan terhindar dari tumpang tindih informasi.

Sementara itu, Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat terdampak banjir di Bireuen. Ia berharap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak dapat segera direalisasikan agar masyarakat memperoleh kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.

Menurut Bupati, percepatan pembangunan huntap akan memberi dampak besar terhadap percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

“Ketika persoalan hunian masyarakat sudah tertangani, pemerintah daerah dapat lebih fokus mengalokasikan energi dan sumber daya untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya serta pemulihan ekonomi warga,” ujar Mukhlis.

Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama pemerintah pusat berkomitmen memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai perencanaan. Pemulihan infrastruktur vital, pembangunan huntap, serta penanganan sektor terdampak lainnya diharapkan mampu mempercepat bangkitnya kehidupan masyarakat pascabencana banjir bandang di Kabupaten Bireuen.(Rel)