Adnen: Pembangunan Bireuen Jangan Sekadar Serap Anggaran, Hentikan Monopoli Proyek Infrastruktur

BIREUEN- Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Adnen Nurdin, melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen yang dinilai masih belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat serta rawan dikuasai kelompok tertentu.

Sebagai anggota Komisi IV DPRK Bireuen yang membidangi pembangunan, infrastruktur, dan teknologi, Adnen menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada tingginya angka realisasi anggaran atau proyek-proyek seremonial, tetapi harus memiliki dampak nyata terhadap kehidupan rakyat.

“Pembangunan jangan hanya sibuk mengejar laporan penyerapan anggaran, sementara kualitas pekerjaan dipertanyakan dan manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat. Yang dibutuhkan rakyat adalah pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat,” tegas Adnen kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Ia menilai persoalan utama pembangunan Bireuen hari ini bukan semata pada besarnya APBK, melainkan lemahnya kualitas perencanaan, pengawasan, serta keberanian pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Menurutnya, kondisi jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi maksimal, irigasi pertanian yang belum memadai, hingga konektivitas antarwilayah yang masih lemah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

“Rakyat tidak butuh proyek yang cepat rusak atau hanya indah di atas kertas. Infrastruktur harus dibangun dengan kualitas yang baik, berumur panjang, dan benar-benar mendukung aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Adnen juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Bireuen mulai meninggalkan pola pembangunan tertutup yang minim transparansi. Ia mendorong seluruh proses pembangunan dan pengadaan proyek dibuka secara lebih transparan kepada publik, termasuk penggunaan teknologi dan sistem berbasis data agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Menurutnya, keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan rakyat.

“Kritik yang kami sampaikan jangan dipahami sebagai serangan politik atau upaya melemahkan Bupati. Ini bagian dari tanggung jawab pengawasan DPRK agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tidak menyimpang dari kepentingan rakyat,” katanya.

Jangan Ada Monopoli Proyek Infrastruktur

Dalam pernyataannya, Adnen juga menyoroti dugaan dominasi proyek infrastruktur oleh kelompok atau perusahaan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Ia mengingatkan Bupati Bireuen agar tidak membiarkan praktik monopoli proyek tumbuh dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik melalui tender maupun pengadaan langsung.

“Jangan sampai proyek pemerintah hanya berputar pada nama dan perusahaan tertentu. Kontraktor lokal lain yang memiliki kemampuan juga harus diberi ruang yang adil. Pemerintah tidak boleh menciptakan ketimpangan dalam distribusi pekerjaan,” tegasnya.

Menurut Adnen, praktik penguasaan proyek oleh segelintir perusahaan bukan hanya merusak iklim persaingan usaha yang sehat, tetapi juga dapat memunculkan kecurigaan publik terhadap independensi dan integritas proses pengadaan pemerintah daerah.

Ia menegaskan Fraksi PKB DPRK Bireuen akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap seluruh proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran rakyat.

“Kami akan mengawasi secara ketat seluruh proses pelaksanaan proyek pemerintah. Jika ditemukan adanya perusahaan yang terlalu mendominasi pekerjaan, tentu akan kami dalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya benturan kepentingan,” ujarnya.

Adnen menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut menghadirkan keadilan ekonomi, membuka kesempatan usaha secara merata, dan memberdayakan pelaku usaha lokal.

“APBK adalah uang rakyat. Karena itu manfaat pembangunan juga harus kembali kepada rakyat secara luas, bukan hanya dinikmati kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan pembangunan berjalan adil, bersih, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” demikian Adnen Nurdin.(Rel)