Surya Dharma “Semprot” Bupati Bireuen: Jangan Berlindung di Balik Pusat, Ini Kewajiban Daerah!

BIREUEN- Polemik penanganan banjir di Kabupaten Bireuen kian memanas. Pernyataan Bupati yang menyebut seluruh keputusan berada di tangan pemerintah pusat menuai kecaman keras dari Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma. Ia menilai sikap tersebut bukan sekadar keliru, tetapi mencerminkan bentuk lepas tanggung jawab yang berbahaya di tengah krisis kemanusiaan.

“Ini bukan salah ucap, ini kegagalan memahami mandat. Bupati tidak boleh bersembunyi di balik pusat. Undang-undang sudah sangat jelas-penanganan bencana adalah kewajiban daerah,” tegas Surya Dharma kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab penuh, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

“Pendataan korban, kerusakan rumah, hingga kebutuhan logistik bukan urusan pusat. Itu kewajiban mutlak daerah. Kalau data saja amburadul, jangan harap kebijakan bisa tepat sasaran,” ujarnya tajam.

Data Amburadul, Pusat Tak Bisa Bergerak

Surya Dharma juga menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang berulang kali menekankan pentingnya validitas data dari daerah sebagai dasar intervensi pusat.

“Pusat tidak bisa bekerja tanpa data yang akurat. Jadi kalau Bupati berdalih menunggu pusat, itu artinya daerah gagal membangun sistem data yang kredibel,” katanya.

Ia mendesak pemerintah daerah segera membuka data korban secara transparan kepada publik.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini soal nyawa manusia. Transparansi bukan pilihan, tapi keharusan untuk mencegah manipulasi dan konflik di lapangan,” tegasnya.

Dana Rp4 Miliar Disorot: “Mana yang Benar?”

Sorotan paling keras diarahkan pada dana bantuan Presiden sebesar Rp4 miliar yang hingga kini belum jelas penggunaannya. Surya Dharma mengungkap adanya kontradiksi serius antara pernyataan pejabat daerah.

Di satu sisi, Pj Sekda menyebut dana masih tersimpan di kas daerah. Namun di sisi lain, Bupati mengklaim dana tersebut sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Ini membingungkan sekaligus mencurigakan. Mana yang benar? Kalau masih di kas daerah, kenapa tidak segera dipakai? Kalau sudah digunakan, buka ke publik-apa saja proyeknya, di mana lokasinya, siapa pelaksananya. Ini uang negara, bukan milik pribadi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak korban banjir, bukan dibiarkan mengendap atau dialihkan tanpa kejelasan.

“Rp4 miliar itu untuk emergency response-logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, operasional tim penyelamat. Bukan untuk ditahan atau diputar tanpa transparansi,” ujarnya.

Menurutnya, lambannya penggunaan anggaran mencerminkan buruknya manajemen krisis di tingkat daerah.

Jangan Abaikan Pemulihan Ekonomi Korban

Tak hanya soal tanggap darurat, Surya Dharma juga mengingatkan pentingnya pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

“Banyak warga kehilangan mata pencaharian. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Harus ada program nyata-padat karya, bantuan usaha, dan skema pemulihan ekonomi. Jangan biarkan rakyat bangkit sendiri,” katanya.

Ia juga mendorong penyediaan lapangan kerja sementara agar korban tidak semakin terpuruk secara sosial dan ekonomi.

Wanti-wanti: Jangan Politisasi Data!

Surya Dharma secara tegas memperingatkan agar proses pendataan korban tidak disusupi kepentingan politik.

“Jangan libatkan tim sukses atau kelompok tertentu. Pendataan harus dilakukan oleh perangkat resmi, lintas instansi, dan berbasis fakta lapangan. Ini bukan panggung politik,” ujarnya.

Ia juga mendesak percepatan penetapan penerima bantuan, termasuk Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penyediaan hunian sementara yang layak bagi korban.

Kritik Pedas untuk Jubir: “Bukan Buzzer Pemerintah!”

Kritik keras turut diarahkan kepada juru bicara pemerintah daerah yang dinilai tidak profesional dan justru memperkeruh suasana.

“Jubir itu corong resmi pemerintah, bukan buzzer. Tidak boleh punya konflik kepentingan dengan media, apalagi menyerang rakyat dengan narasi yang menyudutkan,” tegasnya.

Ia bahkan mengecam keras adanya narasi yang menyerang kelompok disabilitas dalam aksi demonstrasi.

“Menyerang disabilitas adalah tindakan tidak beretika dan mencederai rasa keadilan. Ini menunjukkan hilangnya empati pemerintah,” katanya.

Usul Bentuk Forum Krisis, DPRK Siap Turun Tangan

Sebagai solusi, Surya Dharma mengusulkan pembentukan forum pertimbangan Bupati yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan mantan kepala daerah guna memastikan kebijakan lebih objektif dan tepat sasaran.

Ia juga menegaskan DPRK siap turun langsung mengawal validasi ulang data korban, terutama bagi warga yang sebelumnya dikategorikan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).

“Jangan sampai ada korban yang benar-benar terdampak justru tersingkir karena kesalahan verifikasi. Kami akan kawal ini sampai tuntas,” tegasnya.

“Jangan Anti Kritik!”

Di akhir pernyataannya, Surya Dharma mengingatkan Bupati agar tidak alergi terhadap kritik publik.

“Jangan anggap kritik sebagai serangan. Jangan beri label buruk kepada rakyat. Kritik itu bentuk kepedulian. Kalau tidak siap dikritik, jangan memimpin di tengah krisis,” pungkasnya.(Red)