Negara Hadir di Aceh, Ruslan M. Daud Dorong Percepatan Infrastruktur Pascabencana

ACEH- Komitmen negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh kembali ditegaskan. Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah menunjukkan kehadiran nyata melalui pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah terdampak. 9 April 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Ruslan dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Aceh yang dipimpin oleh Irmawan. Rombongan meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sarana dan prasarana yang saat ini tengah berjalan dengan dukungan anggaran mencapai triliunan rupiah.

“Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen kuat. Kami mengapresiasi Presiden beserta jajaran, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait, yang terus bekerja mempercepat pembangunan di Aceh,” ujar Ruslan.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, pembangunan infrastruktur merupakan proses bertahap yang memerlukan waktu, perencanaan matang, serta sinergi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya pemahaman publik bahwa hasil pembangunan tidak dapat dicapai secara instan.

Namun demikian, Ruslan mengingatkan bahwa percepatan tetap menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk membuka akses konektivitas antarwilayah yang hingga kini masih menjadi kendala di sejumlah daerah di Aceh.

“Percepatan harus terus dilakukan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Konektivitas yang baik akan memperkuat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pascabencana,” tegasnya.

Ia juga menilai, kehadiran negara tidak semata terlihat dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga dari perhatian langsung kepala negara yang telah beberapa kali mengunjungi Aceh sebagai bentuk empati dan pengawasan terhadap proses pemulihan.

Target 20 Ribu Lebih Hunian Tetap

Dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) periode 2026–2028 sebanyak 20.647 unit dengan total anggaran Rp5,94 triliun.

Rinciannya meliputi:

2026: 6.220 unit (Rp1,79 triliun)

2027: 9.747 unit (Rp2,80 triliun)

2028: 4.680 unit (Rp1,34 triliun)

Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, yakni 10.456 unit, disusul Aceh Utara (4.827 unit) dan Gayo Lues (3.350 unit). Sejumlah daerah lain seperti Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bener Meriah, Pidie, hingga Lhokseumawe juga masuk dalam cakupan program tersebut.

Program ini dirancang untuk memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.

Hunian Sementara Terus Dibangun

Selain hunian tetap, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga saat ini, sebanyak 1.218 unit huntara telah terbangun di berbagai wilayah terdampak, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bener Meriah, Pidie Jaya, dan Subulussalam.

Sebanyak 84 unit tambahan masih dalam tahap pembangunan, sementara 386 unit lainnya telah direncanakan untuk segera direalisasikan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan hasil koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ruslan menegaskan bahwa seluruh program tersebut harus dijalankan secara konsisten, transparan, dan tepat sasaran agar pemulihan pascabencana tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Yang terpenting adalah memastikan setiap program berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Pemulihan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tetapi harus terwujud nyata di lapangan,” pungkasnya.(Red)