BMKG Keluarkan Peringatan Siaga, Pemerintah Aceh Minta Aktifkan Posko 24 Jam
0 menit baca
 |
| Bencana banjir hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Utara pada Rabu 26 November 2025 lalu. [Dok The Atjeh Net] |
BANDA ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan siaga bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Aceh akibat gangguan atmosfer yang berpotensi memicu cuaca ekstrem pada 11–20 April 2026, di tengah kondisi 43 ribu rumah warga yang telah terdampak banjir.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Nasrol Adil, dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026), menyebutkan gangguan tersebut berupa pola siklonik yang memicu belokan angin (shearline) dan konvergensi sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan.
“Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang,” ujarnya.
BMKG menetapkan seluruh kabupaten/kota di Aceh dalam kategori rawan, dengan potensi bencana berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah perbukitan, bantaran sungai, dan daerah rawan longsor.
Merespons peringatan tersebut, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam di titik-titik rawan bencana.
“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA. Periode siaga ini sangat krusial guna meminimalisir risiko,” kata M. Nasir, Kamis sore (16/4/2026).
Ia menegaskan langkah mitigasi harus segera dilakukan, termasuk normalisasi drainase dan sungai melalui pembersihan serta pengerukan sedimentasi untuk mencegah luapan air.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemangkasan pohon rawan tumbang, pengamanan baliho dan utilitas berisiko, serta meningkatkan patroli di kawasan rawan banjir, tanah longsor, dan daerah aliran sungai (DAS).
Pemerintah Aceh juga menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan penempatan alat berat di titik siaga. Peralatan darurat seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik, dan tenda pengungsian diminta dalam kondisi siap pakai, termasuk verifikasi jalur evakuasi dan lokasi pengungsian.
Koordinasi lintas sektor juga diperkuat dengan melibatkan TNI/Polri serta instansi terkait seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom untuk memastikan respons cepat saat kondisi darurat.
Sementara itu, Pemerintah Aceh mencatat dampak bencana hidrometeorologi telah terjadi di 18 dari 23 kabupaten/kota, dengan sekitar 43 ribu rumah terdampak banjir dan luapan sungai.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan darurat sembari memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pemerintah terus melakukan evakuasi dan pemulihan. Kondisi mulai membaik,” ujarnya dalam konferensi pers di Aula Ayani Hotel, Kamis (16/4/2026).
Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi warga terdampak, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat atau hilang, serta menyalurkan bantuan logistik.
BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti informasi resmi cuaca terkini, mengingat potensi hujan lebat dan angin kencang masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. (Umar)
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Nasrol Adil, dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026), menyebutkan gangguan tersebut berupa pola siklonik yang memicu belokan angin (shearline) dan konvergensi sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan.
“Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang,” ujarnya.
BMKG menetapkan seluruh kabupaten/kota di Aceh dalam kategori rawan, dengan potensi bencana berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah perbukitan, bantaran sungai, dan daerah rawan longsor.
Merespons peringatan tersebut, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam di titik-titik rawan bencana.
“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA. Periode siaga ini sangat krusial guna meminimalisir risiko,” kata M. Nasir, Kamis sore (16/4/2026).
Ia menegaskan langkah mitigasi harus segera dilakukan, termasuk normalisasi drainase dan sungai melalui pembersihan serta pengerukan sedimentasi untuk mencegah luapan air.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemangkasan pohon rawan tumbang, pengamanan baliho dan utilitas berisiko, serta meningkatkan patroli di kawasan rawan banjir, tanah longsor, dan daerah aliran sungai (DAS).
Pemerintah Aceh juga menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan penempatan alat berat di titik siaga. Peralatan darurat seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik, dan tenda pengungsian diminta dalam kondisi siap pakai, termasuk verifikasi jalur evakuasi dan lokasi pengungsian.
Koordinasi lintas sektor juga diperkuat dengan melibatkan TNI/Polri serta instansi terkait seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom untuk memastikan respons cepat saat kondisi darurat.
Sementara itu, Pemerintah Aceh mencatat dampak bencana hidrometeorologi telah terjadi di 18 dari 23 kabupaten/kota, dengan sekitar 43 ribu rumah terdampak banjir dan luapan sungai.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan darurat sembari memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pemerintah terus melakukan evakuasi dan pemulihan. Kondisi mulai membaik,” ujarnya dalam konferensi pers di Aula Ayani Hotel, Kamis (16/4/2026).
Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi warga terdampak, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat atau hilang, serta menyalurkan bantuan logistik.
BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti informasi resmi cuaca terkini, mengingat potensi hujan lebat dan angin kencang masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. (Umar)
