Warga Teupin Mane Bingung Huntara dan Huntap, Keluhkan Minim Sosialisasi

BIREUEN- Kebingungan dan kegelisahan menyelimuti warga Gampong Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, terkait rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir. Minimnya sosialisasi membuat warga tidak memahami perbedaan dua skema tersebut dan khawatir kehilangan hak atas rumah permanen jika menerima huntara.

Keluhan itu disampaikan langsung perwakilan masyarakat, Mutia, saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama sekaligus reses dan penyerapan aspirasi anggota DPR RI, Ruslan Daud, Sabtu (28/2/2026) di meunasah desa setempat.

"Kami butuh tempat tinggal. Tapi kami takut kalau sudah terima huntara, nanti tidak dapat lagi huntap," kata Mutia di hadapan ratusan warga yang hadir.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat belum pernah mendapatkan penjelasan utuh mengenai mekanisme dan tahapan pembangunan huntara maupun huntap. Akibatnya, muncul asumsi bahwa penerimaan hunian sementara akan menggugurkan hak atas hunian tetap yang bersifat permanen dan menjadi milik pribadi.

Padahal, kebutuhan utama warga adalah kepastian rumah tetap agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal pasca banjir.

"Kami ini kalang kabut karena tidak ada kepastian," ujarnya sambil menahan tangis.

Orang Tua Sakit karena Tekanan Psikologis

Mutia juga menceritakan kondisi ayahnya yang berusia sekitar 70 tahun. Sejak rumah mereka rusak akibat banjir, sang ayah harus berpindah-pindah tempat tinggal, dari lokasi pengungsian ke rumah kerabat, bahkan sempat mengungsi ke Beuyet.

Setiap hari, lanjutnya, sang ayah kembali ke desa untuk mencari informasi perkembangan pembangunan rumah.

"Orang tua ingin duduk tenang di rumah sendiri. Tapi karena tidak ada tempat tinggal tetap, ayah saya mondar-mandir terus. Hari ini ayah saya masuk rumah sakit," katanya.

Kondisi tersebut menggambarkan beban psikologis yang dialami para penyintas, terutama warga lanjut usia yang berharap segera memiliki hunian permanen.

Pemkab Tak Usulkan Huntara, Warga Semakin Bingung

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen disebut-sebut tidak mengusulkan pembangunan huntara dengan alasan sebagian penyintas lebih memilih menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Namun di lapangan, warga mengaku tidak sepenuhnya memahami konsekuensi setiap skema bantuan tersebut.

Mutia menyebut warga telah berulang kali mempertanyakan kepastian pembangunan hunian kepada aparatur desa maupun pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait jadwal realisasi pembangunan huntap.

"Survei terus dilakukan. Tapi kapan dibangun, tidak pernah jelas," ujarnya.

Ketidakpastian ini membuat warga berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka membutuhkan hunian sementara untuk segera ditempati. Di sisi lain, mereka menuntut jaminan tertulis bahwa pembangunan hunian tetap tidak dibatalkan.

Saat Mutia menanyakan langsung kepada warga apakah mereka setuju diusulkan pembangunan huntara, ratusan warga menjawab secara serentak, "Setuju."

Namun ia menegaskan, persetujuan itu lahir bukan karena pemahaman, melainkan karena keterdesakan.

"Kami setuju karena tidak punya pilihan. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah diberi penjelasan jelas apa itu huntara dan apa itu huntap," katanya.

Warga berharap melalui forum reses tersebut, aspirasi mereka dapat diteruskan ke pemerintah pusat agar segera ada kejelasan kebijakan, transparansi mekanisme bantuan, serta kepastian pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di desa Teupin Mane dan Bireuen umumnya.(Red)